AKLI Khawatir Tak Mampu Bersaing di Era MEA

Author : Franki Dibuat : May 30, 2016

AKLI Khawatir Tak Mampu Bersaing di Era MEA
Pengurus AKLI Periode 2016-2020 berpose bersama Menteri ESDM Sudirman Said. (Foto: KESDM)
Listrik Indonesia | Ketua Umum DPP AKLI Periode 2016-2020 Soewarto, BE, di hadapan Menteri ESDM mengungkapkan, pengambilan sumpah janji Kepengurusan DPP AKLI bukanlah sekadar acara seremonial belaka, tetapi sesungguhnya merupakan sebuah peneguhan akan pengabdian dan komitmen jajaran DPP AKLI untuk melaksanakan tugas dan amanah MUNAS XII AKLI dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

“Saudara-saudara Pengurus & Anggota AKLI seluruh Indonesia, saya instruksikan untuk selalu optimis dan bekerja keras untuk membantu program pemerintah dan PLN dalam menyediakan listrik untuk kehidupan yang lebih baik,” ungkap Soewarto, BE di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta beberapa waktu lalu.

Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI), tutur Soewarto, didirikan pada 24 September 1980. Keluarga besar AKLI beranggotakan sekitar 7.300 badan usaha, tersebar di 33 DPD dan 167 DPC dengan karyawan sekitar 50.000 orang dari Merauke sampai Sabang siap mendukung sepenuhnya program pemerintah utamanya Program Listrik 35.000 MW, Program Indonesia Terang, Pemanfaatan Energi Terbarukan, dan Gerakan Potong 10%.

“Kami sangat senang, yakin dan mendukung penuh program Pemerintah. Percayalah Bapak dan jajaran di Kementerian ESDM, pasukan instalatir kami siap membantu program pemerintah untuk mempercepat target rasio elektrifikasi. Untuk itu kami mohon AKLI dilibatkan dalam proyek kelistrikan tersebut,” imbuhnya.

Seperti diketahui, 80% anggota AKLI adalah pengusaha mikro dan kecil yang badan usahanya mayoritas berbentuk CV yang belum berbadan hukum, mereka ujung tombak pekerjaan listrik di perdesaan dan pelayanan masyarakat yang masih memerlukan uluran tangan pemerintah. Padahal Peraturan Pemerintah saat ini mewajibkan berbadan hukum.

Untuk memperoleh SBU ketenagalistrikan di Kementerian ESDM masih dirasa berat oleh anggota AKLI, karena mensyaratkan tersedianya banyak tenaga teknik bersertifikat. Sebagai informasi, untuk berusaha di subsektor ketenagalistrikan di Indonesia harus memiliki berbagai macam sertifikat badan usaha, dan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Kemen PUPR, Kemen ESDM, dan Kemenaker.

“Kami khawatir, masalah perizinan dan sertifikasi ini justru menurunkan daya saing tenaga kerja kita di era MEA. Insya Allah, apabila perizinan ini dipangkas, kami dapat lari lebih kencang bersama pemerintah dalam membenahi sub sektor ketenagalistrikan di Indonesia,” tutup Soewarto. (DH)
 

Tags : Asosiasi


1 Komentar

Berikan komentar anda

Top