Cara Pemerintah Tekan BPP dari PLTP

Author : Franki Dibuat : Feb 16, 2017

Cara Pemerintah Tekan BPP dari PLTP
Listrik Indonesia | Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempunyai solusi untuk menekan biaya pokok produksi (BPP) Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP).

Menurut, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Ego Syahrial, solusinya adalah dengan melakukan penyatuan data. Pasalnya pengembangan panas bumi memiliki dua kegiatan yang utama, pertama melalui kegiatan di bawah permukaan tanah (sub surface) dan di atas permukaan tanah (surface). "Surface berhubungan dengan fasilitas lapangan uap, yang menjadi bagian dari Steamfield Above Ground System (SAGS). Fasilitas ini terbentang dari kepala sumur produksi hingga ke rumah turbin dan berakhir di sumur injeksi," katanya di Jakarta, (16/02).

"Di sisi lain, subsurface berkaitan dengan reservoir panas bumi itu sendiri. Reservoir adalah suatu tempat terakumulasinya sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya," tambahnya.

Ia menerangkan, berbeda dengan surface, subsurface sangat dipengaruhi tingkat pemahaman atas karakter kondisi geologi, geofisika dan geokimia cadangan panas bumi. "Karakterisasi dan potensi dari reservoir panas bumi perlu dilakukan evaluasi berdasarkan data dan informasi yang akurat," jelasnya.

Menurutnya, semakin baik tingkat pemahaman tersebut, maka semakin tinggi juga derajat ketepatan rancang bangun pengembangan PLTP, sehingga pembangunan fasilitas pembangkit listriknya akan lebih terkontrol, efisien dan tepat waktu.

Dengan tingkat akurasi yang tinggi dalam menemukan cadangan panas bumi serta rancang bangun yang tepat, diharapkan produksi energi listrik yang dihasilkan juga semakin ekonomis. Hal ini berujung pada terwujudnya Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik yang semakin murah.

"Dari uraian singkat di atas, dapat kita simpulkan bahwa dengan pemahaman yang baik saat melakukan pencarian cadangan panas bumi, akan dapat menghasilkan BPP yang murah. Demikian juga sebaliknya," ungkap dia.

Untuk mengurangi resiko tersebut, menurut Ego, Badan Geologi Kementerian ESDM memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penelitian sumber daya geologi (georesources) di permukaan dan bawah permukaan. Salah satunya adalah dalam menyediakan peta potensi panas bumi di Indonesia.

"Badan Geologi Kementerian ESDM menyediakan data dan informasi awal melalui Survei Geologi, Geofisika dan Geokimia untuk mengurangi resiko kegagalan dan menekan biaya eksplorasi. Sehingga data tersebut lebih mudah untuk dikembangkan lebih lanjut oleh pengusaha," ungkapnya.

Lanjut Ego, pentingnya data potensi dan cadangan panas bumi yang akurat menjadi kunci untuk mengurangi ketidakpastian dari bisnis ini. Pihaknya juga memiliki andil besar untuk meminimalisir resiko kegagalan tersebut. Data-data ini, menjadi bagian data terpadu yang dikembangkan secara terintegrasi dengan data subsektor ESDM lainnya, dan dihimpun dalam sistem satu data.

Sistem satu data yang diberi nama "ESDM One Map Indonesia" ini memuat berbagai informasi seperti Potensi Geologi berupa mineral, batubara, panas bumi, bitumen padat dan Coal Bed Methane(CBM), Wilayah Izin Usaha Pertambangan berupa Wilayah Kerja Migas, Wilayah Kerja Panas Bumi, Data Hulu Migas seperti sumur, kilang, seismik 2D dan seismik 3D, kawasan hutan Infrastruktur Ketenagalistrikan seperti pembangkit, gardu induk, hingga jaringan transmisi dan jaringan distribusi. (RG)

Tags : News


0 Komentar

Berikan komentar anda

Top