Dominasi Asing di Ranah EPC

Author : Administrator
Dominasi Asing  di Ranah EPC
Terjunnya perusahaan-perusahaan asing mengikuti tender EPC, ikut membantu cepatnya proses perkembangan bisnis kelistrikan di Tanah Air. Seperti apa kiprah mereka?
Keterlibatan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang Engineering Procurement and Construction atau EPC dalam proyek pembangunan pembangkit listrik di berbagai negara, bukan hal aneh. Demikian juga di Indonesia. Sejumlah perusahaan EPC asing ikut meramaikan bisnis pembangkit listrik di Tanah Air. Umumnya energi listrik yang mereka hasilkan tersebut dijual ke PLN selaku satu-satunya perusahaan yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mendistribusikan listrik kepada masyarakat.
Tentu saja bukan proyek nir-laba, komersialisasi atau profit jelas merupakan tujuan penting bagi perusahaan-perusahaan tersebut agar tetap eksis di Indonesia. Dengan kata lain, boleh dibilang, bisnis pembangkit tenaga listrik di Indonesia memang cukup “gurih”, sehingga perusahaan yang bergerak dalam bidang EPC baik lokal maupun asing seolah berlomba untuk berinvestasi dalam bisnis kelistrikan di Indonesia.
Dibukanya peluang perusahaan-perusahaan kelistrikan asing dalam sejumlah proyek pembangkit kelistrikan di Tanah Air, melalui amandemen Undang-Undang Kelistrikan Nomor 20 Tahun 2002, yang membolehkan pihak swasta terlibat dalam penyediaan kebutuhan energi listrik nasional, membuat perusahaan yang memiliki kemampuan pada bidang EPC semakin dirasakan peranannya. Bukan hanya perusahaan-perusahaan lokal, tetapi juga perusahaan asing yang seolah berlomba mengikuti tender untuk mendapatkan kontrak EPC.
Diantara banyak perusahaan yang bergerak pada bidang EPC, perusahaan asal Jepang cukup banyak yang terlibat. Diantaranya Marubeni Corporation. Perusahaan itu banyak teribat dalam proyek kelistrikan di Indonesia. Marubeni telah menjalankan bisnis kelistrikan di Indonesia dan terlibat dalam sejumlah tender untuk mendapatkan proyek EPC. Salah satu proyek EPC yang didapatkan Marubeni adalah proyek EPC pada pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Patuha, Ciwidey-Jawa Barat berkapasitas 1x55 MW. PLTP tersebut dibangun untuk memperkuat sistem kelistrikan Jawa-Bali.
Dalam proyek rekayasa,  pengadaan,  dan konstruksi PLTP Patuha dengan nilai proyek US$ 64 juta dan Rp 192 miliar, Konsorsium Marubeni Corporation bersama PT Matlamat Cakera Canggih ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan proyek PLTP tersebut.
Kendati secara komersial pastinya terdapat potensi keuntungan yang besar dalam bisnis kelistrikan termasuk tender EPC di Indonesia, namun perjalanan bisnis perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bisnis EPC tidak semulus yang dibayangkan. Sejumlah masalah kerap dialami. 
Salah satunya ketika Marubeni merasa dirugikan dalam tender PLTU Jateng sekitar 2 tahun lalu. Selaku perusahaan EPC sekaligus IPP berpengalaman, ketika itu Marubeni merasa nilai proyek yang mereka ajukan dapat memenangkan proyek PLTU yang berada di Pemalang Jawa Tengah tersebut. Hanya saja, peme-rintah waktu itu tetap bersikukuh bahwa proses tender yang dilakukan pada PLTU tersebut sudah sesuai prosedur dan telah mengacu  pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Proyek Kemitraan Pemerintah dan Swasta.
Tetapi kendala-kendala dan tantangan masalah seperti itu tidak menghalangi Merubeni untuk tetap terlibat dalam sejumlah proyek kelistrikan di Tanah Air. Malah, Marubeni yang telah memenangkan proyek pembangkit Cirebon tersebut berencana untuk memperluas kapasitas pembangkit mereka dari yang ada sekarang ini.
Umumnya, perusahaan-perusahaan yang memenangi tender EPC baik untuk keseluruhan proyek EPC ataupun hanya untuk engineering, untuk procurement, ataupun yang memenangkan tender construction saja, biasanya tidak sendirian menggarap proyek tersebut. Sebuah konsorsium biasanya dibentuk sebelum menggarap tender tersebut. Pasalnya, nilai proyek tersebut memang cukup besar. Sehingga dibutuhkan kerjasama dengan beberapa perusahaan termasuk persyaratan mengikutsertakan perusahaan lokal yang memiliki kapabilitas di bidangnya agar risiko yang terjadi dapat menyebar.  
Di lain sisi, sejumlah perusahaan Jepang kerap kali digandeng oleh perusahaan dalam negeri dalam menggarap proyek EPC karena dianggap mumpuni dan efisien dari sisi teknologi. Selain Marubeni, perusahaan asal Jepang lain yang kerap ikut dalam tender pembangkit dan EPC adalah Mitsubishi. Perusahaan tersebut diantaranya sempat bekerjasama dengan perusahaan lokal, Truba Jaya pada pembangunan sembilan proyek PLTGU di Indonesia. Umumnya, perusahaan-perusahaan Jepang yang terlibat dalam proyek EPC tersebut mengikuti tender EPC untuk pembangkit yang kapasitasnya di atas 100 MW atau nilai proyeknya cukup besar.  Perusahaan asal Jepang lain yang terlibat dalam tender EPC diantaranya adalah Mitsui dan Sumitomo.
Kemitraan sejumlah perusahaan dalam mengikuti tender EPC selalu dapat dilihat pada setiap pelaksanaan tender EPC untuk sebuah proyek pembangkit. Diantaranya pada PLTU Cirebon yang pembangunannya dilakukan PT Cirebon Electric Power. Pada perusahaan tersebut terlibat beberapa perusahaan sebagai pemegang saham, yakni:  terdiri dari PT Indika Energy Tbk (20 persen), Samtan Co. Ltd (20 persen), Korea Midland Power Co (27,5 persen) dan Marubeni Corporation (32,5 persen). Sedangkan, kontraktor EPC-nya dipegang PT Doosan Heavy Industries Indonesia. Pada PLTU Tanjung Jati B unit 1 dan 2 (2x660 MW) pekerjaan EPC dilaksanakan oleh Sumitomo Wasamitra Joint Operation dan Sumit Power Development Limited.
Bukan hanya perusahaan-perusahaan EPC asal Jepang saja, perusahaan-perusahaan EPC dari negara lain juga banyak terlibat dalam pembangunan proyek EPC di Tanah Air. Termasuk dalam proyek pembangunan infrastruktur kelistrikan 10.000 MW atau Fast Track Program (FTP) I dan II. 
Diantaranya perusahaan-perusahaan kontraktor dan konsultan EPC asing asal China, Korea, dan Eropa memang banyak yang terlibat dalam tender kontruksi pembangkit kelistrikan di Tanah Air. Dari Korea, ada sejumlah perusahaan yang terlibat dalam tender EPC, diantaranya KEPCO, KOGAS dan KNOC yang berniat mengembangkan lapangan minyak dan gas marginal di Indonesia. 
Sedangkan dari Eropa ada Siemens dan Alstom yang gencar mengikuti sejumlah tender EPC di Indonesia.  Alstom kerap mengikuti tender EPC di Indonesia. Selain telah melaksanakan sejumlah proyek EPC, pada April 2013 lalu, konsorsium Alstom dan Wijaya Karya mengikuti tender EPC untuk pembangunan kabel transmisi listrik bawah laut Sumatera Selatan-Jawa Barat  yang nilai investasinya diperkirakan mencapai Rp20 triliun. 
Menurut David Mikaeloff, Country Sales Director Alstom Grid, rencana PLN untuk melakukan perbaikan yang signifikan dalam bidang power generation dan transmisi sangat positif.  “Kami berkomitmen mendukung rencana tersebut, termasuk mendukung pembangunan produk-produk lokal,” tegas David.
Sejumlah perusahaan dari China juga banyak terlibat dalam FTP tahap I. Keterlibatan perusahaan China tersebut diantaranya pada PLTU 1 Jawa Barat, Indramayu yang kontrak EPC-nya ditandatangani pada Maret 2007. Perusahaan EPC yang dipercaya menangani EPC PLTU 1 Indramayu berkapasitas 3x330 MW adalah China National Machinery Industry, China Electric Equipment Corporation, dan PT Penta Adi Samudra. PLTU yang menggunakan bahan bakar batu bara low rank coal dengan nilai investasi Rp8,4 triliun itu kini telah beroperasi. 
Dilema Perusahaan EPC Asing
Dibalik gencarnya perusahaan-perusahaan asing yang bergerak dalam bisnis EPC di Tanah Air, ada semacam hal ironis ketika melihat kecilnya pangsa pasar yang di raih oleh perusahaan-perusahaan EPC lokal. 
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, mengatakan, sekitar 70 % pangsa pasar kontruksi pada sektor EPC di Indonesia dikuasai oleh kontraktor EPC asing. Sekitar 20% lainnya dikuasi oleh pihak swasta, dan sisanya sekitar 10% dinikmati oleh perusahaan-perusahan kontraktor EPC BUMN. Itu sebabnya Dahlan berupaya mendorong perusahaan BUMN karya untuk menggenjot kinerja di sektor EPC agar dapat memperbesar pangsa pasar  dalam melawan dominasi perusahaan kontraktor EPC asing.
Ada sekitar 14 BUMN karya atau BUMN yang bergerak di sektor konstruksi yang menyerap sekitar 10% dari total nilai proyek konstruksi di sektor engineering, procurement, and construction tersebut di Indonesia. “BUMN karya harus mening-katkan kompetensi untuk merebut kue nasional dari kontraktor asing yang menguasai pasar,” ujar Dahlan. 
Dari pangsa pasar 10% itu, tiga BUMN karya perannya terlihat sangat dominan, yakni PT Adhi Karya  yang me-nguasai 3,5% pangsa pasar, PT Wijaya Karya  sebesar 2,75% pangsa pasar, dan PT PP (Persero) sebesar 2%. Sementara sisanya sekitar  1,75% dibagi oleh beberapa BUMN karya lainnya seperti Hutama Karya, Waskita Karya, dan Brantas Abipraya.
Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian BUMN ke depan berencana melakukan inventarisasi proyek-proyek nasional maupun asing di sektor EPC yang bisa dikerjakan oleh BUMN karya. Tetapi sebelumnya, perusahaan-perusahaan konstruksi BUMN itu nantinya lebih dulu akan didorong untuk menyehatkan kiner-janya alias dapat menghasilkan kinerja yang lebih efisien. Salah satunya melalui rencana pembentukan holding BUMN karya sebagai upaya meningkatkan nilai perusahaan yang tergabung di dalamnya. 
Saat ini, ada sekitar 220 kontraktor dan konsultan asing bidang EPC yang beroperasi di Indonesia. Angka tersebut terus mengalami peningkatan. Dari sekitar 200 perusahaan asing pada 2007, sempat turun menjadi 195 perusahaan pada 2008, dan naik lagi sekitar menjadi sekitar 198 perusahaan pada 2009 dan kembali naik menjadi 207 perusahaan pada 2010. 
Menurut Bambang Goeritno, Kepala Badan Pembina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, dua tahun belakangan ini, kontraktor dan konsultan konstruksi asing yang beroperasi di Indonesia jumlahnya semakin meningkat. Khususnya perusahaan kontraktor EPC asal Jepang, China, dan Korea Selatan. 
Mengapa perusahaan kontraktor EPC dari tiga negara tersebut sangat dominan? Menurut Bambang,  hal itu karena negara-negara itu dianggap sebagai kreditor terbesar di Indonesia. Tak heran kalau peran perusahaan-perusahaan dari tiga negara itu sangat dominan dalam bisnis EPC. ”Namun, kami juga mengupayakan agar mereka tidak membanjir dengan adanya persyaratan tertentu untuk dapat masuk ke Indonesia,”  harap Bambang.
Upaya meningkatkan peran perusahaan kontraktor dan konsultan domestik dalam bidang EPC nasional juga mendapat perhatian serius dari Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI). Pihak  AKI mengakui bahwa sekitar 70% pembangunan proyek infrastruktur minyak dan gas di Indonesia masih dikuasi kontraktor asing.         
Perusahaan kontraktor dan konsultan EPC asing dianggap lebih unggul dari sisi modal maupun teknologi.  Hal tersebut diperparah dengan besarnya kepercayaan pemerintah terhadap pengerjaan proyek migas kepada kontraktor asing,  padahal kontraktor nasional pun sebenarnya juga memiliki kemampuan yang cukup handal pada bidang tersebut.
Senada dengan AKI, Ketua Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI), A. Santoso, menegaskan, jika pemerintah serius mengembangkan industri ketenagalistrikan lokal, para produsen listrik dalam negeri termasuk yang terlibat pada bidang EPC bisa memenuhi harapan tersebut.  


0 voters

0 Komentar

Loading

Berikan komentar anda

Nama
Email
Website
Komentar
 
Masukkan kode diatas