Hadirkan Kendaraan Listrik, Harus Belajar Dari BBG

Author : listrikinfo@gmail.com Dibuat : Nov 11, 2019

Hadirkan Kendaraan Listrik, Harus Belajar Dari BBG
Listrik Indonesia | Pemerintah tampaknya sangat getol menghadirkan kendaraan listrik di Indonesia, sebagai jawaban atas tingginya tingkat polusi yang saat ini disumbang oleh kendaraan berbahan bakar minyak (BBM). Namun, apakah kendaraan listrik ini bernasib sama dengan program kendaraan bahan bakar gas (BBG) yang mandek tanpa kelanjutan implementasi yang jelas?

Masih ingatkah, sekitar antara tahun 2011 dan 2012 kala itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan kendaraan yang ramah lingkungan tanpa adanya pencemaran polusi. Saat itu pemerintah mensinergikan beberapa kementerian untuk mempercepat proses konversi dari BBM ke BBG. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyediakan infrastruktur dan pasokan gas, Kementerian Perindustrian membangun bengkel kendaraan dan menyediakan converter-kit, sementara Kementerian Perhubungan membuat aturan kelayakan bagi kendaraan BBG.

Dalam penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), emisi BBG jauh lebih kecil dibanding BBM. Penggunaan BBG dapat mengurangi emisi CO sebesar 95%, CO2 sebesar 25%, HC sebesar 80%, dan NOx sebesar 30%. Namun sayangnya, proses konversi ini berjalan dengan sangat lambat. Hingga hari ini, mobil yang menggunakan BBG di Jakarta masih sangat jarang ditemui. 

Pada tahun 2016 jumlahnya tidak sampai 10.000 unit. Bandingkan dengan jumlah mobil BBM yang sangat banyak. BPS mencatat ada 3,52 juta mobil pelat B alias yang terdaftar di DKI Jakarta pada tahun 2016. Selain itu, infrastruktur pendukung BBG juga sangat minim. Hingga tahun 2018 saja hanya ada sekitar 20-an Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang ada di Jakarta. Sementara jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mencapai lebih dari 262.

Tak hanya itu terkait Pemberian insentif yang rasanya kurang greget membuat proyek konversi BBM ke BBG terhambat. Meski pemerintah sudah sempat membagikan converter kit gratis kepada 5.000 orang. Ditambah, pemerintah juga tidak memberlakukan peraturan yang memaksa untuk beralih menggunakan BBG. Tetap tidak ada produsen mobil yang diharuskan membuat mobil BBG.

Berkaca akan hal itu, sejauh mana keseriusan pemerintah menghadirkan kendaraan listrik ke Tanah Air. Melihat perkembangannya, pemerintah melalui PT PLN (Persero) sudah membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) meskipun belum masif. Di sisi lain, regulasi terkait insentif, standardisasi dapat dikatakan belum mendukung sepenuhnya. Masyarakat pun sedang menunggu langkah serius dari pemerintah. (CR)

Tags : News


0 Komentar

Berikan komentar anda

Top