IBTA: Permen Perindustrian No.54 Harus Dipertegas

Author : Franki Dibuat : Feb 7, 2018

IBTA: Permen Perindustrian No.54 Harus Dipertegas
Listrik Indonesia | Industri lokal sektor ketenagalistrikan merasa dirugikan, karena masih ada pelaku IPP dan EPC yang mengabaikan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 54 tahun 2012.

Penggunaan produk dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, sudah jelas diatur dalam Permen Perindustrian nomor 54 tahun 2012. Namun, masih ada beberapa IPP (Independent Power Producer)  dan EPC (Engineering Procurement Construction) baik lokal maupun asing yang mengabaikan Permen tersebut. Akibatnya, industri infrastruktur ketenagalistrikan lokal merasa dirugikan.

Dijelaskan oleh Ketua Indonesia Boiler and Turbine Association (IBTA), Henkie Leo, dalam Permen 54 untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan salah satunya harus memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Disatu sisi, Pemerintah meminta perusahaan lokal harus berinvestasi, sementara barang-barang pendukung masih impor. Padahal BAB VII Pasal 27 jelas ada aturan sanksi berlaku, jika perusahaan pembangkit tidak mencapai TKDN yang telah ditentukan.

“Pemerintah harus mempertegas regulasi ini, percuma ada regulasi tapi tak dijalankan. Memang TKDN juga mempengaruhi harga produk, tapi saya jamin produk lokal juga murah dan berkualitas,” ujar Henkie kepada Listrik Indonesia usai rapat IBTA di Hotel Amaris, Jakarta. Rabu, (7/2).

Ditempat yang sama, Agus anggota IBTA dari PT Barata Indonesia menurutnya, kurangnya kepercayaan dari pihak pemilik proyek terhadap produsen lokal. Senada dengan Henkie, terkait regulasi yang dibuat Pemerintah dirasa kurang berpihak kepada industri lokal.

“Dari adanya masalah seperti ini, industri lokal harus dimajukan dan didukung, agar produk lokal mampu membuat dengan standar yang cukup tinggi,” tuturnya.

Ketua Harian IBTA, Dade Suatmadi memaparkan, selain kurang ketegasannya penerapan Permen 54, standar nasional produksi juga tak jelas. Misalnya produksi boiler jika sudah ada standar nasional yang jelas, produk lokal maupun produk asing bisa mempunyai harga jual yang hampir sama. Di samping itu, pajak juga mempengaruhi persaingan harga.

“Pada kenyataanya barang impor sekalipun bayar biaya masuk, masih lebih murah dari barang dalam negeri. Kalau Permen 54 dipertegas produksi dalam negeri bisa lebih maju, saya berharap sanksi TKDN harus diterapkan, karena itu cara menghidupkan industri lokal,” ujar Dade.

IBTA juga akan mengambil langkah hukum untuk menuntut mempertegas kembali Permen Perindustrian No. 54, agar perusahaan lokal ataupun asing, tak lagi mengabaikan syarat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, salah satunya kadar TKDN yang sesuai ketentuan. (GC)

Tags : News


0 Komentar

Berikan komentar anda

Top