Ini Tujuan Pemerintah Berikan Participating Interest 10% Untuk Pemda

Author : Franki Dibuat : Aug 10, 2018

Ini Tujuan Pemerintah Berikan Participating Interest 10% Untuk Pemda
Listrik Indonesia | Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, bahwa tujuan pemerintah menetapkan Participating Interest (PI) 10% agar tingkat perekonomian daerah semakin merata.

Kebijakan ini didasarkan pada arahan dari Presiden Republik Indonesia yang berpesan jangan sampai pendapatan sektor minyak dan gas bumi (migas) kembali terpusat di Ibu Kota, daerah pun harus turut menikmati juga.

Untuk itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, PI 10% tersebut merupakan keberpihakan pemerintah yang bertujuan agar pembangunan di daerah bisa merata. Pemerintah Daerah (Pemda) harus menikmati PI 10%, sehingga perekonomian daerah menjadi menggeliat.

“Dalam Undang-Undang sudah mengamanatkan, daerah harus mendapatkan alokasi PI 10%. Namun, karena sebelumnya tidak ada peraturan yang mengatur tentang tata cara penawaran dan pengalihan PI 10%. Ini menyebabkan Pemda menerima hasil yang lebih sedikit dari PI 10%,” jelas Jonan kemarin dalam sebuah Diskusi Nasional yang bertajuk ‘Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Sektor Hulu Migas’, di Jakarta, seperti yang dituliskan (09/08).

Ia mengilustrasikan Participating Interest yang terjadi di Lapangan Banyu Urip, Cepu, meski Pemda memiliki PI 10%, akan tetapi hasil yang diterima oleh Pemda masih relatif kecil.

“Saya tidak mengkoreksi, tapi saya bicara fakta, itu PI-nya 10%, tapi mungkin Pemda menikmatinya hanya kecil sekali,” jelasnya menambahkan.

Menjawab permasalahan tersebut, Menteri Jonan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

“Adanya Permen tersebut maka Pemda tidak perlu bingung mencari modal awal PI, karena pembayaran PI dapat dicicil setelah mendapat bagi hasil produksi dari PI 10% tersebut. Atau dengan kata lain, kontraktorlah yang akan menanggung modal awal PI 10%,” paparnya.

Ia meyakini, jika tidak ada peraturan yang mengatur tentang tata cara penawaran dan pengalihan PI 10% tersebut, maka Pemda akan sangat sulit untuk membayar PI 10% karena anggarannya sangat terbatas.
 
“Kalau 10%-nya itu dari Blok Rokan, saya kira tidak ada Pemda sekaya apapun yang mampu (membayar PI 10%), tidak mungkin bisa,” tegasnya.

Lebih jauh Jonan mengungkapkan, bahwa Pemda tidak perlu ikut membayar signature bonus yang diajukan oleh kontraktor ke pemerintah. (Rg)

Tags : News
Terakhir disunting : Aug 10, 2018


0 Komentar

Berikan komentar anda

Top