Komisi VII: Energi Bukan Lagi Sebagai Pendapatan Negara, Tapi Penggerak Ekonomi

Author : Franki Dibuat : Apr 11, 2017

Komisi VII: Energi Bukan Lagi Sebagai Pendapatan Negara, Tapi Penggerak Ekonomi
Satya W. Yudha, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (Foto: Sapoetra Wibowo)
Listrik Indonesia | Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya W. Yudha melihat di dalam sektor energi kedekatan antara industri selaku pelaku dengan policy makers (pembuat kebijakan) perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu.

"Melalui forum bisa menjembatani policy makers dengan pelaku industri, Dengan demikian semua kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah tentunya itu menjadi kebijakan yang bisa dijalankan oleh semua stakehokders," kata Satya usai Economic Energy Forum (IEC) di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (12/04).

"Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yang mengatakan bahwa ini bukanlah saatnya kita untuk tidak menggerakkan ekonomi secara cepat, tidak saatnya kita menghambat adanya investasi, tetapi justru saatnya kita mendorong investasi supaya menjaga pertumbuhan ekonomi," sambungnya.

Ia menambahkan, saat ini pertumbuhan ekonomi masih sekitar 5,02 persen, dan pihaknya berharap dalam beberapa tahun ke depan adanya suatu peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

"Kami (DPR) Komisi VII khususnya, bertanggung jawab untuk mengawasi tiga kementerian salah satunya Kementerian ESDM, dan kita saat ini juga dalam posisi merevisi Undang-Undang (UU) strategis, pertama adalah UU minyak dan gas bumi (Migas); dan yang satunya lagi UU mineral dan batu bara (Minerba)," lanjutnya.

Tentunya DPR dalam melaksanakan tugasnya dalam membuat UU, tambah Satya, juga mendengarkan penuh aspirasi dari seluruh stakeholders, baik itu pelaku industri ataupun juga lembaga swadaya masyarakat dan juga perguruan tinggi, dan para tenaga yang mempunyai keahlian di sektor minerba maupun migas.

"Kita mendengarkan semua yang menjadi pemahaman yang nantinya kita bisa sepakati dan itu bisa tertuang didalam sebuah UU. Pada akhirnya membuat kemudahan antara DPR dengan Pemerintah untuk mengambil satu keputusan yang nantinya implikasi dan sebuah kebijakan publik itu dapat dirasakan oleh industri untuk menggerakkan roda industrinya, pada gilirannya berkontribusi terhadap pendapatan negara," ungkapnya.

"Saat ini energi bukan lagi sebagai basis penerimaan negara, tetapi energi menjadi roda penggerak ekonomi. Maka perlu efisien, karena kita berkompetisi. Bagaimana industri di Indonesia bisa berkompetisi terutama karena kita masuk di dalam masyarakat ekonomi ASEAN? Kita harus mampu berkompetisi dengan yang ada," sambungnya.

Lebih jauh ia mengatakan, muncul dalam pembicaraan antara pemerintah dengan Komisi VII, ide pemerintah melakukan impor LNG, apakah itu dimungkinkan?

"Dulu mungkin kita tidak pernah berpikir kesana, tapi hari ini karena kita menuntut efisiensi, menuntut supaya bidang energi menjadi penggerak ekonomi, maka harga menjadi turut berkurang," bebernya.

"Kalau harga ikut berkurang berarti efisiensi di dalam sektor energi harus dilakukan, sehingga bisa membuahkan harga yang efesien dan kompetitif. Hal ini tentunya menjadi dorongan kita (Perlemen), agar bisa satu pendapat, satu gerakan untuk menjadikan energi itu sebagai penggerak ekonomi, tidak semata-mata sebagai komoditi," tandasnya. (GF)

Tags : News


0 Komentar

Berikan komentar anda

Top