Paiton Energy Siap Dukung PLN, Atasi Defisit Kelistrikan Nasional

Author : Administrator
Paiton Energy Siap Dukung PLN, Atasi Defisit Kelistrikan Nasional

Sebagai independent power producer (IPP) pertama, Paiton Energy terus berkiprah dalam pemenuhan listrik di Indonesia.

Perkembangan kelistrikan Indonesia tidak berbeda dengan negara lain. Pada awalnya PT PLN (Persero) sebagai perusahaan listrik milik pemerintah merupakan pemain tunggal dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional. Namun seiring kebutuhan listrik yang terus meningkat, PLN tidak bisa lagi menanggung semua beban. Tak ada jalan lain, pemerintah harus menggandeng pembangkit listrik swasta atau independent power producer (IPP).

Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan kelistrikan, nama PT Paiton Energy tidak bisa dilupakan. Pasalnya Paiton Energy merupakan IPP pertama di Indonesia. Saat wawancara khusus sengan Majalah Listrik Indonesia, Presiden Direktur PT Paiton Energy Low Kian Min mengatakan bahwa perusahaan yang berdiri pada 1994 adalah IPP pertama di Indonesia. “Paiton Energy memiliki dua unit di kompleks pembangkitnya. Setelah itu, Paiton Energy juga membangun pembangkit di Bali pada 2000,” kata Low.

Paiton Energy memiliki peran besar dalam pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berbahan bakar batu bara. Sebagaimana diketahui bahwa proyek PLTU didasarkan pada Peraturan Presiden No 71 Tahun 2006 tentang penugasan kepada PLN dalam melakukan percepatan pembangunan PLTU berbahan bakar batu bara.

Pengerjaan PLTU ditangani kontraknya antara PLN dan konsorisum Harbin Power Engineering Co Ltd dari China dan perusahaan local PT Mitra Selaras Hutama Energi. Pembangkit tersebut mengoperasikan dua PLTU dengan kapasitas 800 megawatt (MW) yang didistribusikan melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 kV system interkoneksi Jawa-Bali.

Secara keseluruhan terdapat enam unit PLTU untuk mengaliri listrik wilayah Jawa-Bali. Pada kompleks PLTU Paiton terdapat dua pembangkit listrik milik swasta dengan total kontribusi 2500 MW. Pembangkit listrik swasta pertama dimiliki PT Paiton Energy. Menurut Low, Paiton Energy membangun dua unit (7 dan 8) dengan kapasitas 1200 MW dan dioperasikan PT International Power Mitsui Operation & Maintenance Indonesia. Sedangkan, pembangkit listrik swasta kedua dimiliki PT Jawa Power dan dioperasikan PT YTL Jawa Timur dengan total kapasitas 1300 MW.

“Kami telah lama bekerja sama dengan PLN. Saya pikir PT Paiton Energy telah melaksanakan regulasi sebagaimana disepakati dengan PLN. Kami termasuk pemasok yang besar listrik untuk PLN. Awalnya kami menjual listrik ke PLN dengan membangun pembangkit dengan kapasitas kecil dan kami menargetkan menyelesaikan tahap awal pembangunan pembangkit untuk memasok listrik ke PLN pada 2012,” papar Low saat menjelaskan tentang kerja sama perusahaan yang dipimpinnya dengan PLN.

PT Paiton Energy yang berpusat di Jawa Timur itu terus menjalin kerja sama dengan PLN. Setelah membangun dua unit dengan kapasitas 1.200 MW, Low menjelaskan Paiton Energy juga membangun pembangkit lainnya dengan kapasitas 800 MW yang diharapkan dapat diselesaikan pada 2012. Proyek tersebut juga merupakan bagian dari perjanjian pembelian daya antara Paiton Energy dengan PT PLN selama 30 tahun.

Saat ditanya dengan diterbitkannya Undang Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang memberi keluasan bagi pihak swasta untuk mengelola listrik. “Betul dengan peraturan tersebut ada peran lebih besar dari swasta,” ujar Low. Namun faktanya, IPP belum sepenuhnya bisa menerapkan UU tersebut. PLN sebagai perusahaan negara memang berusaha menuntaskan masalah kelistrikan nasional dengan dukungan UU No 30/2009 tetapi belum menunjukkan dampaknya secara signifikan di lapangan.

“PLN adalah satu satu perusahaan pemerintah yang memiliki kemampuan menghasilkan listrik. Tidak hanya itu, PLN juga berhak menjual listrik ke masyarakat. Sementara itu, belum ada perusahaan lain di luar PLN yang bisa menjual listrik langsung ke masyarakat,” jelas Low.

Dalam pandangan Low, UU tersebut belum sepenuhnya menjawab permasalahan listrik di Indonesia. Pemenuhan listrik di Indonesia dengan UU tersebut bisa dikatakan masih berat. Bahkan dengan peraturan yang ada, perusahaan asing yang membangun pembangkit kerap menghadapi kendala. Perencanan pembangunan berjalan lambat dan membutuhkan waktu tiga tahun sebelum memulai membangun, mendanai, dan hinga mendapat keuntungan. “Masalahnya adalah karena PLN adalah satu-satunya perusahaan yang mendapat izin membeli. Untuk itu, kami harus bernegosiasi dan prosesnya cukup sulit,” katanya.

Low menilai PLN sebagai perusahaan yang besar dan kompleks. Namun IPP tidak mudah menjalin kerja sama dengan PLN dalam bernegosiasi. Penyebabnya karena peraturan yang belum fleksibel dan masih ada ketidakjelasan regulasi. Pasalnya PLN juga berperan sebagai pembeli dan penjual. PLN juga harus berperan sebagai lembaga pelayanan public. Jadi saya melihat masih ada kendala terkait regulasi,” ujarnya.

Saat diminta komenter bidang kelistrikan di negara lain, Low mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman perusahaan internasional, International Power yang membangun pembangkit listrik tenaga batu bara di Eropa, Amerika Latin, Australia, Timur Tengah, dan wilayah Asia lainnya, peran pembangkit swasta cukup besar. “Tetapi biasanya memiliki perbedaan tergantung negaranya,” katanya.

Sebagaimana di Indonesia, pasokan listrik belum memadai dan cenderung kerap mengalami defisit. Perusahaan listrik pemerintah terus didorong untuk membangun pembangkit. Menurut Low, karena kapasitas keuangan tidak memadai untuk membangun banyak pembangkit dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional, maka pihak swasta dilibatkan untuk menjawab kebutuhan tersebut. “Ini jelas kesempatan bagi IPP untuk berperan lebih besar di Indonesia,” jelasnya.
India merupakan salah satu negara yang memberi peluang pihak swasta membangun pembangkit.

“Sebenarnya kami memang belum berinvestasi di India yang memiliki pasar besar. Dalam beberapa aspek, ada peluang sektor swasta membangun pembangkit listrik dan menjual listriknya. Namun dengan wilayahnya yang luas, perusahaan negara yang mengelola tidak satu perusahaan. Karena, sejumlah negara bagian dengan otonominya juga memiliki perusahaan listrik negara. Jadi kebijakannya tergantung negara bagianya,” kata Low.

Sementara itu, Indonesia memiliki satu perusahaan listrik negara yakni PLN. Jadi, kata Low, Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan Indiaa. Namun dia memaparkan dengan peluang kepada IPP untuk berperan lebih besar, pihaknya akan membangun pembangkit yang berkualitas. “Yang menarik adalah adanya insentif,” katanya.
Berbicara potensi energi terbarukan di Indonesia, Low menanggapi dengan antusias. Namun dia mengakui bahwa Paiton Energy belum merespons untuk mengembangkan energi terbarukan. “Saya pikir Indonesia memiliki banyak potensi panas bumi untuk menjawab kebutuhan energi di dalam negeri. Namun terdapat banyak kendala dalam membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi,” jelasnya.

Menurut Low, untuk membangun pembangkit listrik panas bumi membutuhkan biaya yang sangat besar. Selain itu terdapat banyak risiko. Dari mulai penawaran kontrak jual beli, mengajukan pinjaman dari bank untuk pembiayaan pembangunan, dan eksplorasi perlu kecermatan. Dalam pemboran sumur, perlu diketahui besar basar kandungan panas buminya.

“Apalgi pengeboran untuk satu sumur saja biayanya mencapai US$8 juta hingga US$10 juta. Untuk kontrak dan pinjaman dari bank juga tidak mudah. Untuk itu, kami membutuhkan modal yang sangat besar. Bila hasil pemboran tidak sesuai harapan, kami bisa rugi besar. Sebaliknya, jika kami mendapat sumber besar akan mendapat keuntungan dan bisa menjalin kontrak jual beli dengan PLN,” papar Low seraya menambahkan bahwa ke depan peran sector swasata dalam pembangunan pembangkit semakin besar.



3 voters

0 Komentar

Loading

Berikan komentar anda

Nama
Email
Website
Komentar
 
Masukkan kode diatas