Bekasi Power Restrukturisasi Kelistrikan Tergantung Kondisi

Bekasi Power Restrukturisasi Kelistrikan Tergantung Kondisi

Kondisi ketenagalistrikan di Indonesia masih karut marut. Diakui atau tidak, pemerintah dan PT PLN (Persero) hingga kini memiliki keterbatasan soal pendanaan. Opsi restrukturisasi kebijakan maupun pelaksanaan dalam penyediaan dan pengelolaan energi tak bisa ditunda. Seperti apa penataan ulang yang harus dilakukan?

Sejatinya, PLN menjadi perusahaan penyedia energi listrik paling disegani dengan laba tertinggi di antara seluruh bisnis, karena belum satupun pesaing di dalam negeri yang mampuh mengalahkanya. Sekalipun tidak, operasional dan pelayanan bisa dipenuhi oleh dana sendiri. Kenyataannya, hingga kini masih saja merugi. Buktinya, tahun ini pemerintah harus mengeluarkan tambahan subsidi listrik lebih dari Rp 40 trliliun.

Sementara kebutuhan energi listrik terus meningkat, seiring bertambahnya jumlah konsumen rumah tangga maupun industri. Dapat dipastikan, dana yang diperlukan cukup besar untuk membangun pembangkit baru dan perawatan. Anggaran pemerintah untuk energi Nasional melalui APBN tahun 2011 hanya mengalokasikan sebesar Rp. 40,7 triliun. Padahal, rata-rata kebutuhan investasi listrik per-tahun mencapai US$ 97,1 miliar.

Kondisi ini tentu memaksa pemerintah dan PLN untuk melakukan terobosan agar dengan keuangan yang terbatas, kebutuhan energi listrik masyarakat tetap terpenuhi. Salah satu cara yang bisa lakukan adalah restrukturisasi sitem penyediaan dan pengelolaan. Payung hukumnya Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009. Tertuang di dalamnya, pengaturan tentang keterlibatan peran swasta dalam penyediaan dan pengelolaan energi listrik untuk masyarakat.

Restrukturisasi ketenagalistrikan yang dilakukan pemerintah memang sudah sangat mendesak, mengingat keterbatasan anggaran untuk investasi baru maupun perawatan pembangkit lama. Hanya saja, pemerintah tidak serta merta menyerahkan seluruh urusan energi listrik kepada pihak swasta. Idealnya, pemerintah tidak menangani penyediaan listrik dari hulu ke hilir, tetapi hanya sebagai regulator dan pengawas dari para penyedia listrik swasta dalam mensuplai seluruh kebutuhan energi Nasional.

Menurut Teguh Setiawan, Managing Director Bekasi Power, restrukturisasi total seperti itu hanya bisa lakukan oleh negara-negara maju yang memiliki income perkapita besar dan daya beli masyarakat tinggi, seperti Jepang, Hongkong, Amerika, atau Eropa. Terbukti, mereka berhasil memenuhi kebutuhan listrik secara nasional dengan masalah yang tergolong minim.

Bagaimana dengan Indonesia? Teguh Setiawan menjelaskan, untuk Indonesia rasanya sulit menyerahkan urusan listrik secara total kepada pihak swasta. Pasalnya selain PLN yang belum siap melakukan perubahan menyeluruh. Masyarakat pengguna di Tanah Air pun belum sanggup menerima tarif listrik keekonomian sesuai mekanisme pasar.

Jalan yang paling sesuai dilakukan pemerintah dan PLN adalah mengajak peran serta aktif seluruh elemen bangsa, termasuk kalangan pelaku bisnis swasta dalam penyediaan kebutuhan energi listrik nasional. Dalam hal melibatkan swasta, pemerintah harus mengatur pembagian tugas yang lebih jelas dan tegas. Sehingga tarif listrik yang diberlakukan kepada konsumen pengguna tetap terkontrol.

“Pemerintah harus memilah dan memilih proyek mana bisa diserahkan kepada pihak swasta dan yang tetap dikelola PLN. Jadi, restrukturisasi amat tergantung pada situasi dan kondisi regulator dan pengguna rumahan maupun industri. Jika pemerintah melalui PLN memang mampu, silahkan dikerjakan sendiri dan ini lebih baik. Tapi jika tidak, maka jangan segan-segan mengajak seluruh pihak untuk menyelesaiakan persoalan ketenagalistrikan nasional,” ungkapnya.

Selama ini PLN cenderung mengerjakan seluruhnya sendiri dengan kemampuan pendanaan dan sumber daya terbatas. Sementara permintaan terus meningkat seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap listrik. Masuknya pihak swasta, setidaknya dapat mengurangi beban pemerintah dalam penyediaan energi primer tersebut. Misalnya, anggaran yang selama ini dialokasikan untuk pembangunan pembangkit baru bisa dialihkan kepada bidang lain yang memang belum ditangani pihak swasta.

“Jadi menurut saya dengan masuknya pihak swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ketenagalistrikan nasional, harusnya PLN merasa terbantu. Dengan begitu, bisa lebih konsentrasi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tukasnya.

Sejatinya, PLN mampu mensuplai seluruh kebutuhan listrik para pengguna, termasuk kalangan industri. Namun hingga kini satu-satunya BUMN bidang energi kelistrikan tersebut masih saja kewalahan. Kondisi inilah yang mendorong munculnya Bekasi Power, perusahaan pembangkit listrik swasta di kawasan industri Jababeka, Bekasi, Jawa Barat.

Bekasi Power adalah anak perusahaan dari Jababeka yang bergerak di sektor properti, spesifik kawasan industri. Karakter bisninya tentu sangat berbeda kawasan hunian biasa, di mana kawasan industri yang dikembangkan hanya sebidang tanah, kemudian ditawarkan kepada para investor. Saat mereka menyatakan niatnya berinvestasi di kawasan tersebut, tentu pertanyaan pertama yang dilontarkan adalah kelengkapan infrastruktur.

Dua hal paling krusial yang kerap ditanyakan investor adalah ketersediaan akses jalan dan listrik. Jika kedua infrastruktur ini tidak tersedia, maka dipastikan pemilik modal enggan masuk dalam kawasan tersebut. Banyak di antara pengembang kawasan industri atau hunian memilih membangun sendiri akses jalan. Tetapi untuk energi listrik, tidak semua pengembang mampu menyediakannya karena biaya yang harus dikeluarkan terbilang cukup besar dan butuh keahlian serta pengalaman khusus.

Idealnya memang PLN yang mensuplai seluruh kebutuhan listrik nasional, mengingat sudah cukup berpengalaman mengoperasikan ketenagalistrikan skala besar dan lebih profesional dibanding perusahaan lainnya. Investor sendiri, tidak seharusnya dipusingkan dengan penyediaan energi itu. Kenyataannya, setiap developer properti yang akan mengembangkan kawasan baru tetap kesulitan mendapatkan suplai listrik karena keterbatasan pasokan.

Misalnya saja, pada saat Jababeka akan memperluasa kawasan industrinya di Cikarang, Jawa Barat, sulit sekali mendapatkan pasokan listrik dari PLN karena terbatasnya daya untuk mensuplai kawasan tersebut. Pada awal pengembangan, memang PLN menyanggupi untuk memenuhi kebutuhan listrik, namun hanya berjalan selama dua tahun.

“Jika fenomena seperti itu terus terjadi dan tidak ada solusi, maka bisnis tidak akan jalan. Nah, upaya yang kami tempuh adalah bekerja sama dengan PLN. Kami bangun pembangkit, kemudian dipasok ke PLN dan melalui transmisinya seluruh penghuni kawasan menerima suplai listrik dari PLN. Tentu, dalam pelaksanaannya kami mendapat margin dari setiap transaksi,” terangnya.

Pada 2005, awal pengembangan kawasan industri Jababeka, memang terdapat perusahaan power plan swasta yang turut mensuplai kebutuhan listrik selain PLN. Tetapi lagi-lagi, kapasitasnya terbatas dan akhirnya tak mampu memenuhi permintaan yang terus meingkat. Selanjutnya, Bekasi Power mengambil inisiatif untuk membangun pembangkit sendiri dan dalam pengelolaannya bekerjasama dengan PLN.

“Kami memutuskan jalan yang paling bagus adalah kerjasama dengan PLN. Ini menjadi win win solution, dimana PLN tidak merasa ditinggalkan dan bisnis tetap jalan. Kerjasama ini, juga diharapkan dapat membantu meringankan beban Negara terkait minimnya ketersediaan listrik,” terangnya.
Bekasi Power sendiri bukan independent power producer (IPP) murni swasta yang hanya membangun pembangkit, melainkan perusahaan penyedia pembangkit, jaringan distribusi, dan memiliki pelanggan pada wilayah bisnis tertentu.

Statusnya sama dengan PLN atau seperti Cikarang Listrikindo yang bekerjasama dengan PLN. Sistim kerjasama yang dibangun, adalah jual beli. Bekasi Power menjual seluruh bidang usaha kelistrikan dan selanjutnya PLN menjual daya kepada seluruh pelanggan yang ada di kawasan Jababeka.
Secara bisnis, kerjasama seperti ini lebih baik karena dapat memberikan kentungan pada kedua pihak. Selain itu, kualitas daya yang dijual kepada pengguna juga tergolong premium. Konsep ini, memungkinkan konsumen mendapatkan layanan memuaskan. Rahmat Wijaya

Author :

Tags : News, Fokus Utama

2 Komentar

Berikan komentar anda

Top