Sejarah Panjang Jual Beli Listrik

Sejarah Panjang Jual Beli Listrik

Kelistrikan Indonesia memiliki sejarah panjang. Semuanya terlihat dari regulasi yang diluncurkan sejak zaman pemerintah Belanda. Sejak akhir abad ke-19,  beberapa perusahaan Belanda antara lain pabrik gula telah mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Sedangkan kelistrikan untuk umum mulai ada dengan berdirinya perusahaan swasta Belanda yaitu NV NIGN.

Perusahaan ini semula bergerak di bidang gas, lalu memperluas usahanya ke bidang listrik untuk pemanfaatan umum. Pada 1927, pemerintah Belanda membentuk Lands Waterkracht Bedrijen (LB) yakni perusahaan listrik negara yang mengelola beberapa pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di antaranya PLTA Plengan, Lamajan, Bengkok Dago, Ubrug dan Kracak Jawa Barat, Giringan di Madiun, Tonsea Lama Sulawesi Utara, dan PLTU Jakarta.

Pemerintah Belanda sempat mengeluarkan regulasi ketenagalistrikan, di antaranya adalah Ordonansi tertanggal 13 September 1890 tentang Ketentuan Mengenai Pemasangan dan Penggunaan Saluran untuk Penerangan Listrik dan Pemindahan Tenaga dengan Listrik di Indonesia yang dimuat dalam Staatsblad Tahun 1890 No 190 yang telah beberapa kali diubah. Regulasi terakhir yang pernah dikeluarkan adalah Ordonansi tertanggal 8 Februari 1934 (Staatsblad Tahun 1934 No. 63).

Dengan menyerahnya pemerintah Belanda ke Jepang dalam Perang Dunia II, wilayah Indonesia berpindah tangan ke kolonial Jepang. Oleh karena itu, perusahaan listrik dan gas yang diambil alih oleh Jepang termasuk tenaga kerjanya.

Regulasi selanjutnya adalah Ketetapan Parlemen RI No 163 tertanggal 3 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik bangsa asing di Indonesia.

Kemudian pada 1958, pemerintah Indonesia mensahkan Undang-Undang No 86 tentang Nasionalisasi Semua Perusahaan Belanda dan didukung Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Listrik dan Gas Milik Belanda.

Jual Beli Listrik
Jual beli tenaga listrik sebenarnya sudah berlangsung lama. Di Eropa misalnya, Perancis pada  tahun 1974 meningkatkan kapasitas tenaga nuklir negaranya. Di 2002, melalui Électricité de France (EDF)  menangani 59 pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada tahun 2008, mereka sudah mampu ekspor listrik dalam jumlah besar ke negara Eropa lainnya.

Di Indonesia, pemerintah baru memiliki undang-undang ketenaga-listrikan pada 1985 dengan disahkan Undang-Undang (UU) No 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Dalam perkembangannya UU tersebut mendapatkan beberapa perubahan. UU No 15 Tahun 1985 diganti dengan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

23 Agustus 2007, 10 negara ASEAN berkumpul. Mereka menandatangani nota kesepahaman mengenai ASEAN Power Grid Inteconection.  Hasil pertemuan ini adalah kesepakatan tentang 16 proyek interkoneksi kelistrikan di kawasan Asia Tenggara pada 2025 yang akan mencapai 189 ribu Mega Watt.

Akhirnya setelah tujuh tahun diterapkan UU ketenagalistrikan baru disahkan. UU No 30 Tahun 2009 pun disahkan. Dalam  UU No 30 Tahun 2009, menurut pasal 11 ayat (1) UU 30 Tahun 2009, tidak hanya BUMN dan PLN saja yang berhak untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, namun sekarang BUMD, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik juga punya hak yang sama dalam hal melakukan usaha penyedia-an tenaga listrik.

Walaupun demikian, PLN sebagai perpanjangan tangan dari negara yang merupakan pelaksana utama usaha penyediaan tenaga listrik, tetap memegang hak untuk mendapatkan prioritas pertama (first right of refusal) dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Apabila PLN sebagai pemilik hak untuk diprioritaskan menolak untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, maka kegiatan ini kemudian ditawarkan kepada entitas-entitas lainnya. Tidak heran kemudian tercantum dalam pasal 37-41 diatur tentang jual-beli tenaga listrik dengan negara lain.

Pada awal 2012, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2012 Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara. Disebutkan dalam aturan tersebut, transaksi jual beli listrik harus memperoleh izin dari menteri energi dan sumber daya mineral. Selain itu, jual beli listrik lintas negara itu harus memenuhi berbagai persyaratan. 

Author :

Tags : Fokus Utama

0 Komentar

Berikan komentar anda

Top