Pemerintah Diminta Kendalikan Harga Batu Bara

Author : Franki Dibuat : Feb 8, 2018

Pemerintah Diminta Kendalikan Harga Batu Bara
Listrik Indonesia | Lebih dari 60 persen pembangkit listrik di Indonesia membutuhkan batu bara sebagai bahan baku utamanya. Ironisnya, harga batu bara saat ini sedang mengalami peningkatan yang cukup tajam.

Tentunya fenomena seperti ini membuat pemerintah menjadi dilema, di satu sisi pemerintah merasa senang dengan harga batu bara yang melonjak, tapi di sisi lain PT PLN (Persero) diminta untuk tidak menaikkan tarif listriknya, sebab lebih dari 60 persen pembangkit listrik yang digunakan bahan baku utamanya adalah batu bara.

Serikat Pekerja (SP) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN/ Persero) menyatakan, Pemerintah agar dapat mengendalikan harga batu bara, sebab hal ini diperlukan agar tarif listrik tidak ikut naik.

Ketua Umum SP PLN Jumadis Abda mengungkapkan, jika Pemerintah tidak dapat mengendalikan harga batu bara, ia khawatir tarif listrik juga ikut naik.

"Seperti yang diwacanakan oleh Dirjen Ketenagalistrikan Kemententerian ESDM baru-baru ini dengan menggodok Peraturan Menteri ESDM terkait itu, sehingga harga batu bara menjadi bagian dalam penentuan tarif listrik," jelas Jumadis di Kantor Pusat PLN, kemarin, Rabu (07/02).

Menurutnya, tarif listrik akan mengikuti pergerakan harga batubara, seiring dengan dimasukkannya batu bara sebagai penentuan tarif listrik.

"Jika dilihat dari kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang hanya mewajibkan volume total produksi, seharusnya Pemerintah bisa mengatasi lonjakan harga batu bara ini," imbuhnya.

Pasalnya, bila dibandingkan dengan produksi nasional batu bara yaitu sekitar 450 juta ton, hanya 20 persen atau sekitar 50 juta ton yang digunakan untuk kepentingan pembangkit listrik dalam negeri.

Ia mengungkapkan, batu bara yang dijual pengusaha untuk konsumsi pembangkit dalam negeri merupakan biaya produksi ditambah margin keuntungan sebesar 20 persen.

"Seharusnya dari margin yang didapat pengusaha bisa dikurangi untuk harga batu bara yang dipasok ke pembangkit dalam negeri," jelasnya.

Selain batu bara, SP PLN meminta pemerintah menurunkan harga gas untuk pembangkit listrik, setidaknya bisa sama dengan harga gas alam di Malaysia yakni sebesar RM 19 atau US $ 4,7 per juta british thermal units (MMBTU). Dikatakan olehnya, ini sangat mungkin dilakukan, sebab sebagian gas yang ada di Malaysia diimpor dari Indonesia.

Lebih jauh ia mengungkapkan, SP PLN menuntut pemerinta untuk merealisasi janji Pemerintahan Jokowi-JK ‘Indonesia Daulat Energi’ dengan energi murah, sehingga masyarakat Indonesia mendapatkan energi murah untuk menunjang perekonomian nasional.  (RG)   

Tags : News


0 Komentar

Berikan komentar anda

Top