Pemerintah Siapkan Regulasi PLTS Rumahan (Rooftop)

Author : Franki Dibuat : Jul 16, 2018

Pemerintah Siapkan Regulasi PLTS Rumahan (Rooftop)
Listrik Indonesia | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong penuh peningkatkan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dipakai di atap-atap rumah (rooftop), gedung dan sebagainya, hal tersebut dikatakan oleh M. Arifin, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM.

Menurutnya, dalam RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) PT PLN (Persero), target penggunaan energi surya di Indonesia mencapai 1.047 Mega Watt peak (MWp) sampai dengan tahun 2025.

Hingga saat ini (2018), pemanfaatan energi surya melalui PLTS masih sangat rendah yakni sekitar 94,42 MWp. Artinya pemanfaatan energi surya di Indonesia masih sangat kecil dari total potensi sumber energi yang tersedia.

“Pemanfaatan energi surya baru sebesar 0,05 persen dari potensi yang ada, sehingga masih banyak tantangan yang harus diselesaikan bersama di dalam pengembangan energi surya,”katanya di kutip dari laman esdm.go.id, Jakarta (16/07).

Ia menambahkan, tingginya biaya produksi menjadi tantangan dalam mengembangkan PLTS .

“Salah satu tantangannya adalah biaya produksi PLTS yang masih tinggi,” terang Arifin.

Sistem On Grid dan Offgrid
Selain itu, Ia mengungkapkan tantangan lainnya dalam pengembangan pembangkit energi surya, di antaranya yaitu PLTS untuk sistem offgrid yang memerlukan teknologi penyimpanan daya yang lebih handal (baterai), sedangkan untuk sistem on grid diperlukan backup pembangkit.

Selanjutnya, PLTS tidak dapat ditransportasikan, serta kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penguasaan teknologi PLTS tersebut.

Meski begitu, diaktakan olehnya, Kementerian ESDM khususnya melalui Ditjen EBTKE telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan tersebut dengan membuat regulasi terkait pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik baik komersial maupun non komersial.

"Pemerintah (Kementerian ESDM)khususnya Ditjen EBTKE memfasilitasi terbentuknya gerakan nasional sejuta surya atap, pembentukan tim gabungan untuk mengatasi permasalahan pendanaan yang terdiri dari ditjen EBTKE, Kementerian keuangan, OJK, PLN, melakukan pertemuan dengan para pelaku bisnis energi surya untuk penyusunan peraturan tentang PLTS atap," imbuhnya.

Selanjutya, upaya pemerintah ini juga mendapat dukungan dari berbagai pelaku usaha yang bergerak di bidang pengembangan tenaga surya tanah air.

Sejuta Atap PLTS Selesaikan Target Pemerintah 23% EBT
Sementara, menurut Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Andika mengatakan, bersama dengan pemerintah dalam hal ini Ditjen EBTKE sedang mencanangkan satu juta atap PLTS  hingga 2025.

"Jika dikonversikan sekitar 1.000 MW atau 1 GW, ini suatu angka yang memang besar tapi bukan suatu hal yang mustahil untuk dicapai, karena jumlah pelanggan PLN di pulau Jawa juga cukup besar," katanya.

"Kalau memang ada peraturan atau regulasi yang memungkinkan akan lebih mudah pelanggan PLN memasang fotovoltaik di atap bangunan masing-masing, sehingga target untuk mencapai target 1.000 MW di tahun 2025 insya Allah bisa dicapai," sambungnya.

Dikatakanya, hal ini tentunya untuk membantu pemerintah dalam mecapai target kebijakan energi nasional. "Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah saat ini, diharapkan target bauran energi penggunaan EBT sebesar 23% pada tahun 2025 dapat direalisasikan," tandasnya. (rg)

 

Tags : News


0 Komentar

Berikan komentar anda

Top