Percepat Industri EBT, Pemerintah Revisi Regulasi

Author : listrikinfo@gmail.com Dibuat : Mar 23, 2020

Percepat Industri EBT, Pemerintah Revisi Regulasi

Listrik Indonesia | Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali merevisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik melalui Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2020. Hal ini bertujuan Untuk mempercepat pengembangan industri energi terbarukan bagi kepentingan ketenagalistrikan nasional.

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Harris mengatakan, terus menyempurnakan regulasi untuk meningkatkan nilai keekonomian dari hasil pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT.

“Dari revisi itu semoga dapat menyelesaikan beberapa hambatan yang ada”, ungkapnya.

Revisi tersebut telah diundangkan dengan Berita Negara nomor 171 tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020 lalu. Adapun perubahan pertama Permen ESDM 50 tahun 2017 diatur melalui Permen ESDM Nomor 53 tahun 2018.

Adapun lima poin pokok Perubahan Kedua Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017:

1. Proses pembelian dengan penunjukan langsung bersyarat
Terbuka opsi penunjukan langsung dengan syarat: darurat penyediaan listrik setempat, excess power, penambahan kapasitas pembangkitan, hanya terdapat satu calon penyedia, atau PLTA yang telah memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah.

2. Skema kerja sama dapat disesuaikan menjadi BOO (Build, Own, Operate)
Sejak terbitnya Permen 4/2020, skema kerja sama dalam PJBL sesuai kesepakatan para pihak dengan mengacu pada ketentuan hukum pertanahan, sedangkan PJBL yang ditandatangani sebelum Permen 4/2020 yang masih menggunakan skema BOOT dapat disesuaikan menjadi BOO.

3. Penugasan pembelian tenaga listrik kepada PLN untuk pembangkit EBT yang pendanaannya dari hibah
Pimpinan Instansi/Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota mengusulkan kepada Menteri ESDM untuk memberikan penugasan pembelian tenaga listrik pada pembangkit EBT yang sumber pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari hibah/Pemerintah selain APBN Kementerian ESDM.

4. Pengaturan PLTA Waduk/irigasi yang dibangun oleh Kementerian PUPR
Mengatur penunjukan langsung melalui penugasan atas pembelian tenaga lsitrik dari PLTA waduk/irigasi yang dibangun oleh Kementerian PUPR.

5. Penugasan PLTSa
Pembelian tenaga listrik dari PLTSa di daerah selain dari 12 kota yang ditetapkan berdasarkan Perpres 35/2018 dilakukan berdasarkan penugasan dari Menteri ESDM kepada PT. PLN (Persero), untuk membeli tenaga listrik dari PPL yang telah ditetapkan sebagai pengembang PLTSa oleh Pemerintah Daerah. (CR)

 

 

 

 

 

 


Tags : News


0 Komentar

Berikan komentar anda

Top