Permen ESDM 12 Tahun 2017, Ini Kata DEN

Author : Franki Dibuat : Mar 4, 2017

Permen ESDM 12 Tahun 2017, Ini Kata DEN
Listrik Indonesia | Baru-baru ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Peraturan ini dinilai terlalu menekan para investor yang ingin mengembangkan energi baru terbarukan (EBT).

Pasalnya, dalam permen 12 tersebut ditetapkan, harga listrik dari EBT seperti pembangkit listrik tenaga angin, air, matahari, biomassa, dan biogas, dipatok sebesar 85% di bawah harga biaya pokok produksi (BPP). Namun, untuk jenis pembangkit listrik dari tenaga panas bumi dan sampah, harga listriknya berbeda.

Menurut, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Prof. Rinaldy Dalimi, di dalam kebijakan energi nasional (KEN) sudah dinyatakan Pasal 9 bahwa tercapainya bauran energi primer yang optimal pada 2025 dari peran EBTpaling sedikit 23%, dan pada 2050 sebesar 31%.

“Ini angka yang dijadikan ukuran bagi DEN, untuk melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. 23% itu bukan hanya listrik, dan bukan juga hanya PT PLN yang harus memenuhi. Jadi, semua apapun aktifitas dalam nasional, siapapun dia itu lah 23%,” kata Rinaldy dalam dialog energi 2017 di Jakarta, Jumat (03/02).

Ia mengungkapkan, penggunaan energi primer saat ini dinilai masih terbilang sangat kecil, karena masih tergantung pada energi fosil. “Angka yang tertinggi adalah 7%,  target EBT 23%, kelihatannya memang jauh, tapi kalau dilihat pembangkit listrik sekarang sekitar 54 GW, kapasitas EBT yang ada di PLN sekarang ini sekitar 13%, target pembangkit 2025 sekitar 115 GW, target Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 146 GW. Sehingga DEN melihat tidak ada permasalahan di dalam Rencana Usaha Penyediaan tenaga Listrik (RUPTL) kemarin terkait dengan target-target yang ditetapkan,” ungkapnya.

RUKN menetapkan target sebesar 25% dari EBT, Ia menuturkan, angka tersebut bisa dibilang akan terealisasi pada 2025 mendatang. “Dilihat dari angka tersebut, RUKN sudah menargetkan listrik sebesar 25% dari EBT, sekarang sudah tercapai 13%. 25% itu bukan PLN tapi listrik seluruh Indonesia,” tambahnya.

Menurut Dalimi, kalau dilihat angka ini tidak sulit bagi PLN untuk memenuhi angka 25%. Sebab saat ini sudah sebesar 13%, dan sisanya 12% pemerintah dan swasta akan mengerjakan untuk memenuhi target tersebut.

DEN melihat, apa yang dilakukan pemerintah terhadap permen 12/2017 ini masih bisa mencapai angka 23%. “Kita harus tahu bagaimana permen 12 ini sebenarnya,” bebernya. 

Sekadar informasi, permen 12/2017 ini adalah pemerintah ingin mengubah cara menghitung feed in tariff yang dasarnya dari investor, lalu saat ini berpindah kepada PLN. “Ada perubahan mendasar dalam permen tersebut, seperti biasanya jika ada perubahan yang mendasar kita ubah, pasti ada hambatan dan tantangan yang harus kita hadapi,” tutupnya.

“Sebelum permen ini ada, feed in tariff ditetapkan dari biya produksi sisi investor, pada saat itu, tidak semua feed in tariff yang tetapkan oleh pemerintah mau dibeli PLN. Setelah permen ini muncul, tidak ada alasan lagi ke depan bagi PLN untuk tidak membeli listrik dari energi terbarukan dengan feed in tariff yang sudah ditetapkan,” tandasnya. (RG)
 



0 Komentar

Berikan komentar anda

Top