Presiden Terbitkan Perpres Tentang Penyediaan Lampu Hemat Energi

Author : Franki Dibuat : Apr 21, 2017

Presiden Terbitkan Perpres Tentang Penyediaan Lampu Hemat Energi
Listrik Indonesia | PresidenJoko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan peraturan penyediaan listrik bagi masyarakat yang berada di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir dan pulau-pulau terluar.
 
Regulasi ini terbit dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik.
 
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana mengatakan, Perpres menjadi acuan bagi pemerintah dalam menerangi daerah-daerah yang belum mendapatkan aliran listrik.
 
“Perpres 47/2017 ini mengatur ketentuan terkait penyediaan, pengawasan distribusi, peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta aturan terkait badan usaha pelaksana penyedia LTSHE,” kata Rida dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jum’at (21/04).
 
Ia menerangkan, LTSHE merupakan perangkat pencahayaan berupa lampu terintegrasi dengan baterai yang energinya bersumber dari pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik. Prinsip kerjanya, yakni energi dari matahari ditangkap oleh panel surya, diubah menjadi energi listrik kemudian disimpan di dalam baterai.
 
“Energi listrik di dalam baterai ini yang kemudian digunakan untuk menyalakan lampu. LTSHE dapat beroperasi maksimum hingga 60 jam. LTSHE merupakan terobosan program untuk menerangi desa-desa yang masih gelap gulita, yang jumlahnya mencapai lebih dari 2.500 desa di seluruh Indonesia,” tambahnya.
 
“Paket program LTSHE antara lain mencakup panel surya kapasitas 20 watt peak, 4 lampu Light Emitting Diode (LED), baterai, biaya pemasangan, dan layanan purna jual selama tiga tahun,” sambung Rida.
 
Amanat Presiden
Penyediaan LTSHE dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan dibagikan secara gratis 1 kali untuk setiap penerima LTSHE, hal ini sesuai dengan amanat Presiden yang dituangkan kedalam Perpres No 47 tahun 2017.
 
“2017, Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 332,8 miliar dari APBN, dengan target sebanyak 95.729 paket LTSHE akan diserahkan kepada 6 provinsi tertimur Indonesia, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat,” ungkapnya.

Sedangkan pada 2018, lanjut Rida, Kementerian ESDM juga telah mengusulkan dana sekitar Rp 1 triliun untuk pelaksanaan pembagian LTSHE di 15 provinsi. Guna menyukseskan Program LTSHE ini, pemerintah akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.
 
“Pemerintah Daerah melakukan penyediaan data calon Penerima LTSHE, kemudian bersama-sama dengan Pemerintah Pusat melakukan sosialisasi kepada calon penerima LTSHE dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendistribusian, pemasangan, dan pemeliharaan LTSHE,” tandas Rida. (RG)

Tags : News


0 Komentar

Berikan komentar anda

Top