Serbuan TKA Dalam Proyek Infrastruktur Indonesia

Author : Franki Dibuat : May 14, 2018

Serbuan TKA Dalam Proyek Infrastruktur Indonesia
Listrik Indonesia | Dalam megaproyek infrastruktur yang tengah berlangsung di Indonesia, baik infrastruktur ketenagalistrikan, jalan raya dan sebagainya, tenaga kerja asing (TKA) menjadi salah satu hal yang paling disoroti oleh Pemerintah.

Lalu bagaimana dengan tenaga kerja lokal?

TKA menjadi hal yang paling kita soroti, sebab jumlahnya tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai 85 ribu orang.

Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja (SP-PLN), Eko Sumantri mengatakan, peran tenaga kerja asing saat ini lebih dominan ketimbang tenaga kerja lokal.

"Saya mengingatkan kembali pesan dari Jenderal Sudirman, berilah saya 10 peluru, sembilan peluru saya siapkan untuk pengkhianat dan satu (1) peluru untuk musuh," terang Eko dalam sebuah Diskusi Publik dan Seminar Nasional yang digelar Sekolah Tinggi Teknik (STT PLN) dengan tema 'Optimalisasi Energi Terbarukan Guna Mendukung Target Kelistrikan 35.000 Megawatt', di Gedung STT PLN Jakarta, (14/05).

Dikatakan olehnya, negara Indonesia adalah negara yang besar, jadi untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri sendiri saja sebenarnya tidak mengajak negara lain sudah bisa, baik pangan, energi depan sebagainya.

"Secanggih-canggihnya produk energi yang mereka (asing) buat supaya negara produk impor tidak ada yang beli, makanya mereka ekspor, inilah makanya Indonesia di keroyok, ini harus dikaji lebih dalam," ungkapnya.

Menurut catatan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Indonesia masih menjadi negara yang sedikit dalam menggunakan tenaga kerja asing (TKA) dibanding beberapa negara lainnya. Jumlah TKA khusus yang digunakan Indonesia sampai akhir 2017 tercatat 85.974. Jika dirinci, jumlah TKA tersebut tersebar di sektor usaha jasa sebanyak 52.633 orang, sektor industri sebanyak 30.625 orang, dan sektor pertanian dan maritim sebanyak 2.716 orang.

Sebagai masyarakat Indonesia, lanjut Eko, dirinya sangat bersedih melihat kondisi angka TKA yang begitu banyak. Ia menegaskan, seharusnya pemerintah membuat kebijakan-kebijakan untuk melemahkan negara luar tersebut.

"Karena pada saat kita tidak butuh impor dari mereka (teknologi dan TKA), kita akan menjadi negara yang makmur. Terkait dengan EBT ini berdasarkan pengamatan di lapangan, sudah saya sampaikan untuk membuat payung hukum yang mengatur itu," jelasnya.

Kepada seluruh peserta yang hadir dalam diskusi tersebut khususnya kepada seluruh para mahasiswa/I, narasumber lainnya Deddy Hassan menambahkan, "Kita, khususnya para mahasiswa di sini harus menjadi motivator, inisiator, dan menguasai teknologi EBT, sebab hingga saat ini EBT itu teknologinya selalu impor dari luar. STT PLN harus mempunyai suatu gebrakan seperti (teknologi peyeumisasi ala Listrik Kerakyatan) harus dilakukan meskipun harus bersaing dengan investor besar," katanya.

"Hal tersebut dilakukan untuk menolong saudara-saudara kita yang tinggal di remote area agar dapat menikmati fasilitas listrik dari negara seperti kita yang tinggal di perkotaan. Segala sesuatu yang dilakukan sekecil apapun itu mudah-mudahan membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia untuk program yang tengah bergeming (35.000 MW)," sambungnya.

Selanjutnya, Eko kembali menambahkan, pihaknya berharap STT PLN sebagai institusi nasional, dapat menjadi gebrakan dalam bersaing dengan negara asing.

"Dengan kondisi ini, kami berharap STT PLN dapat mengkaji secara serius terkait pembangkit PLN yang sudah ada, terutama PLTU, IPP dan keberadaan kontraktor-kontraktor asing yang sedang mengikuti proyek 35.000 MW. Perjuangan ini bukanlah akhir, melainkan awal dalam melakukan perlawanan dan menegakkan keadilan energi untuk seluruh masyarakat Indonesia," tutupnya.  (RG)

Tags : News
Terakhir disunting : May 15, 2018


0 Komentar

Berikan komentar anda

Top