Business CORPORATION NEWS
Trending

Alihkan Pengadaan Token Listrik ke Anak Usaha PLN

Alihkan Pengadaan Token Listrik ke Anak Usaha PLN
Ilustrasi: Pembelian token listrik prabayar [Foto: kangeducation.com - LISTRIK INDONESIA]

Listrik Indonesia - Ratusan miliar rupiah mengalir ke kantong pengusaha dalam bisnis token pelanggan listrik PT PLN (Persero) per bulan. 

Cuan itu berasal dari biaya administrasi yang dipungut setiap konsumen membeli token listrik. Jika sebagian pelanggan membeli token listrik lebih sekali dalam sebulan maka pemasukan bagi perusahaan pengelola token lebih besar lagi.

Biaya administrasi dimaksud beragam, antara Rp3.000 hingga Rp5.000 untuk pembelian di bawah Rp250 ribu.. Terdapat oulet penjualan token listrik yang memungut biaya administrasi lebih besar.

Pembelian token listrik antara Rp250 ribu - Rp1 juta ditambah biaya materai sebesar Rp3.000. Di atas Rp1 juta sejumlah Rp6.000.

BACA JUGA: Kembangkan 5G, Icon+ Akan Optimalkan 5,8 juta Tiang Listrik

Penghitungann sederhana, bila 42 juta pelanggan prabayar dalam sebulan cuma membeli token listrik sekali --dengan biaya administrasi rata-rata Rp5 ribu-- maka mengalir fulus sebesar Rp210 miliar.

Ke mana uang konsumen PLN itu mengalir? Situs web law-justice.co pada Sabtu (17/4/2021) memberitakan aliran deras cuan dimaksud dinikmati perusahaan raksasa "LM", yang mendominasi urusan jual-beli token. Media daring ini menyebut pemilik LM sebagai "taipan".

"Soal token, kita beli listrik duitnya itu ke mana? Ke PLN, yang dikumpulkan oleh agen. Agennya ini siapa? Token itu sebagian besar penyelenggaranya perusahaan LM," kata sumber law-justice.co, yang mengetahui persis proses tender pengelolaan jual-beli token listrik PLN. 


Ke Anak Usaha

Dimintai pandangannya soal hal tersebut, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan memang tidak ada kerugian negara dalam pelibatan swasta mengelola penjualan tenaga listrik prabayar. Pasalnya, biaya administrasi dibebankan kepada konsumen. 

BACA JUGA: Integrasikan Data Perpajakan, Icon+ Kembangkan Aplikasi Air Tax

Mamit cuma menyayangkan uang besar atas nama "biaya administrasi" tidak bisa dimanfaatkan oleh PLN untuk pemasukan negara.

"Memang pasti ada pihak ketiga yang diuntungkan dari transaksi ini," kata Mamit. 

Ditambahkan, dilematis bagi PLN dalam kebijakan menggandeng swasta mengelola jual-beli token listrik prabayar. Di satu sisi dibutuhkan peralihan yang cepat dari listrik pascabayar ke prabayar, di sisi lain PLN sendiri belum memiliki sistem yang memadai untuk transaksi. 

Jika hanya mengandalkan bank himbara (himpunan bank-bank milik negara) misalnya, akan sangat menyulitkan masyarakat dalam mengakses token listrik.

Menurut Mamit, anak usaha PLN, PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) bisa menjadi opsi yang lebih baik ketimbang oleh perusahaan swasta. ICON+ bergerak di bidang penyediaan jaringan internet, content telekomunikasi, dan jasa teknologi informasi lainnya.

BACA JUGA: Kesebelasan Anak Usaha untuk PLN Lebih Baik

"Memang ICON+ tidak dimaksimalkan, ya. Mereka sebenarnya bisa menjadi salah satu solusi untuk jual-beli token listrik. Kalau ICON+ bisa bagus karena anak perusahaan PLN. Duitnya masuk ke negara," ujar Mamit.

Meski demikian, Mamit pesimistis peralihan dapat dialihkan begitu saja. Masalahnya, pihak swasta dimaksud telah mencengkram.


Enggan Komentar

Dihubungi law-justice.co, Officer Stakeholders Relation and Corporate Communication PT Indonesia Comnets Plus Afifah Aini Bahran Harahap mengatakan kebijakan pengadaan token listrik sepenuhnya di tangan PLN. Dia enggan berkomentar jauh soal hal ini.

"Kalau secara bisnis harusnya semua pertanyaan tersebut ke PLN karena positioning ICON+ sebagai pelaksana operasional, bukan penentu kebijakan," tutur Afifah. (RE)


 

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button