Listrik Indonesia | Untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi dan memperkuat ketahanan energi nasional, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini merancang sejumlah langkah strategis menuju kemandirian energi.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot menjelaskan bahwa kemandirian energi dapat dicapai dengan memanfaatkan potensi sumber daya domestik, termasuk melalui hilirisasi batubara sebagai pengganti LPG. Hal ini disampaikan Yuliot usai meresmikan BBM Satu Harga untuk Klaster Papua dan Maluku di Ternate, Maluku Utara, pada Rabu (30/10).
"Bagaimana kita menyediakan LPG yang cukup yang sebagian besar berasal dari impor, justru ini kita mengharapkan substitusinya dari hilirisasi," ungkapnya.
Menurut Yuliot, Indonesia saat ini masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan LPG. Oleh karena itu, pemerintah melihat peluang besar dalam hilirisasi batubara yang melimpah di dalam negeri sebagai solusi substitusi.
Ia juga menambahkan bahwa sejumlah negara telah berhasil memanfaatkan batubara melalui hilirisasi yang dapat menjadi contoh bagi Indonesia.
Di samping itu, pemerintah juga mengembangkan eksplorasi sumur-sumur minyak dan gas bumi untuk menjaga stabilitas ketersediaan energi dalam negeri. Namun, kata Yuliot, strategi ini tidak semata bertumpu pada energi fosil. Untuk mendukung transisi energi, pemerintah turut memperkuat peran Energi Baru Terbarukan (EBT).
"Untuk ketersediaan energi ke depan, itu tidak hanya berasal dari energi fosil, tapi kita juga akan memakai EBT, termasuk yang berasal dari bahan bakar nabati, itu berupa biosolar, bioetanol, dan biodiesel," jelasnya.
Lebih lanjut, pemerintah juga mempercepat program mandatori biodiesel yang sudah mencapai tahap B35, yakni pencampuran 35% biodiesel dengan solar sejak Agustus 2023. Program ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai B100 atau biodiesel murni.
"Pemerintah juga menargetkan B100, yang sekarang sudah itu B35 yang akan ditingkatkan ke B40 B50 B60 sampai dengan B100 ke depan," tegasnya.
Dalam upaya ini, kesiapan bahan baku biodiesel menjadi salah satu fokus utama, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk Kementerian Pertanian.
"kita juga sudah rapatkan dengan stakeholder, kalo untuk bio ini kan berasal dari sektor pertanian. Dan hal ini sudah dikonsolidasikan dengan Kementerian Pertanian," pungkas Yuliot.