Listrik Indonesia | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa akan ada pembentukan Direktorat baru di Kementerian ESDM, yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum). Direktorat baru ini nantinya akan dipimpin oleh seseorang yang berlatar belakang Polisi, TNI, atau Jaksa.
Pembentukan Ditjen Gakkum ini dianggap penting untuk menertibkan pemanfaatan sektor mineral dan batu bara, yang selama ini berjalan kurang efektif. Termasuk menyelesaikan maraknya pertambangan ilegal (PETI) di Indonesia.
“Ditjen Gakkum akan dipimpin oleh polisi, TNI, atau jaksa. Dengan demikian, penyelesaian konflik-konflik terkait IUP (Izin Usaha Pertambangan) dapat diselesaikan di Kementerian ESDM agar semuanya menjadi jelas,” ucap Bahlil dalam Minerba Expo 2024, di Balai Kartini Jakarta, Senin (25/11/2024).
Pembentukan Ditjen Gakkum ini telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024.
"Saya sudah meminta Pak Dirjen Minerba, dan ke depannya juga Dirjen Gakkum, untuk terus bekerja. Terima kasih kepada Bapak Ibu anggota DPR-RI Komisi XII atas dukungan luar biasa yang telah diberikan," ujar Bahlil.
Bahlil juga mengungkapkan bahwa selama ini terjadi banyak kasus "Dokumen Terbang" dalam proses eksploitasi sektor mineral dan batu bara di Indonesia. Sebagai contoh, ada Bupati yang sudah meninggal, tetapi tanda tangannya masih digunakan dalam dokumen di lapangan.
"Kadang-kadang, bahkan surat pengantar jenazah pun tercatat dalam nomor surat IUP. Sudah cukup, mari kita akhiri saja semua ini. Saya tidak ingin lagi melihat ke belakang," tutup Bahlil.(KDR)