Listrik Indonesia | Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto, menyarankan pemerintah agar tidak terpaku hanya pada satu pendekatan dalam upaya hilirisasi batu bara. Ia menilai, selain gasifikasi untuk produksi dimethyl ether (DME), masih banyak potensi lain yang dapat dikembangkan guna meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut.
Menurut Mulyanto, apabila secara perhitungan ekonomi proses gasifikasi batu bara menghasilkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan impor LPG, maka sebaiknya program tersebut tidak dipaksakan. Ia menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan fiskal negara.
“Kalau secara bisnis tidak menguntungkan, jangan dipaksakan. Nanti malah negara harus mengalokasikan subsidi dari APBN untuk produksi DME. Ini sama saja memindahkan beban dari satu kantong ke kantong lainnya,” ujarnya.
Anggota Komisi VII DPR RI periode 2019–2024 itu tidak menampik bahwa ide memproduksi DME dari batu bara memiliki manfaat strategis. Selain dapat menjaga serapan batu bara domestik seiring dengan penutupan PLTU secara bertahap, langkah ini juga dinilai mampu menekan impor LPG serta subsidi untuk gas tiga kilogram. Namun ia menegaskan, keputusan investasi tetap harus berdasarkan pada kelayakan teknologi dan keekonomian proyek.
Dalam sebuah acara media gathering yang digelar Kamis (17/4), MIND ID menyampaikan bahwa hasil kajian awal menunjukkan biaya produksi DME jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga impor LPG. Temuan ini menimbulkan keraguan terhadap keekonomian proyek DME.
Sebagai catatan tambahan, perusahaan pemilik teknologi DME asal Amerika Serikat, Air Products, dikabarkan telah mundur dari konsorsium proyek ini. Keputusan tersebut semakin memperkuat urgensi evaluasi terhadap arah kebijakan hilirisasi batu bara nasional.
Di sisi lain, PT Bukit Asam (PTBA) disebut telah menjajaki alternatif lain dalam pemanfaatan batu bara. Perusahaan tersebut tengah bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengembangkan grafit sintetis dan lembaran anoda sebagai bahan baku baterai litium-ion. Untuk mendukung inisiatif ini, PTBA mengalokasikan anggaran internal sekitar Rp300 miliar guna pembangunan proyek percontohan.
Menanggapi langkah tersebut, Mulyanto mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu jauh mencampuri urusan korporasi BUMN secara politis. “Biarkan BUMN fokus sebagai entitas bisnis yang sehat. Pemerintah cukup memberi dukungan regulasi dan iklim investasi yang kondusif,” tutupnya.