Listrik Indonesia | Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, menyoroti lemahnya koordinasi antar badan usaha milik negara (BUMN) sebagai salah satu penyebab persoalan yang terjadi di daerah. Hal ini ia sampaikan dalam Kunjungan Kerja Komisi VI ke Palembang, Sumatera Selatan, pada Senin (23/6/2025).
Ia memberikan contoh kurangnya integrasi antar-BUMN, terutama di sektor energi dan pertambangan. Salah satunya adalah kerja sama antara Inalum dan PLN yang belum menunjukkan perkembangan jelas, serta permasalahan limbah industri yang menyentuh kawasan kehutanan tanpa penyelesaian yang konkret.
"Kita butuh keputusan tegas antar BUMN. Bukan malah saling tunggu, saling lempar. Akhirnya rakyat daerah yang menanggung akibatnya," tegasnya.
Nasim juga menyoroti persoalan tambang ilegal di Muara Enim, Sumatera Selatan. Ia menilai bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum atau ekonomi, tetapi juga menyangkut tata kelola lintas kelembagaan yang masih belum terkoordinasi.
"Koordinasi antara BUMN dengan kementerian teknis dan pemerintah daerah juga tumpang tindih. Kalau dibiarkan, ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal tata kelola negara," katanya.
Di sektor keuangan, ia menekankan perlunya perbaikan menyeluruh pada sistem dan tata kelola bank BUMN seperti BRI dan BNI. Masalah yang ia angkat antara lain terkait kebocoran data, penyaluran KUR yang belum optimal, hingga persoalan internal sumber daya manusia.
"Ini bukan masalah kecil. Ini soal kepercayaan rakyat terhadap negara. Kalau SDM-nya kacau, sistemnya bocor, lalu KUR-nya macet, bagaimana bisa kita dorong pertumbuhan UMKM secara nasional?" ungkapnya.
Nasim menutup pernyataannya dengan mengingatkan pentingnya peran pimpinan BUMN dalam menjembatani hubungan antara pusat dan daerah, serta menjunjung prinsip-prinsip pelayanan publik.
"Kami tidak akan lelah mengingatkan. Kalau BUMN ingin berfungsi sebagai alat negara, maka tata kelolanya harus mencerminkan nilai-nilai publik, bukan hanya hitungan bisnis," pungkasnya.