Listrik Indonesia | PT PLN (Persero) menekankan pentingnya skema Government to Government (G2G) dalam perdagangan listrik antara Indonesia dan Singapura. Mekanisme ini dinilai krusial agar kepentingan nasional tetap terlindungi dan tidak hanya mengikuti aturan pasar negeri tetangga.
Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, Yusuf Didi Setiarto, menjelaskan bila transaksi dilakukan langsung oleh pelaku usaha secara terpisah, Indonesia berisiko kehilangan posisi tawar.
“Kalau kita masuk ke pasar Singapura satu per satu, block by block, maka akan mudah didikte oleh mekanisme pasar mereka, karena sudah memakai sistem market clearing,” ujar Didi dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (26/8/2025).
Ia mencontohkan pengalaman di sektor gas bumi, di mana ekspor dari berbagai blok dikonsolidasikan oleh Pertamina. Dengan pola agregasi tersebut, Indonesia mampu menjaga kendali dalam bernegosiasi dengan pembeli.
“Kalau ekspor listrik ini dijalankan melalui G2G dan dikelola oleh satu BUMN, maka kekuatan nasional bisa dikonsolidasikan. Kita yang mengatur pola main dengan Singapura, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Didi juga mendorong agar pengaturan mekanisme lintas batas ini masuk dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Menurutnya, payung hukum yang jelas akan memperkuat perlindungan kepentingan nasional.
Dalam forum tersebut, PLN turut menyerahkan proposal resmi kepada Komisi XII DPR RI. “Ini baru konsep awal. Detailnya nanti akan kami sampaikan dalam draf lanjutan,” katanya.
Sebelumnya, Indonesia dan Singapura telah menandatangani nota kesepahaman mengenai ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) pada 13 Juni 2025 di Jakarta. Kesepakatan itu diteken oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng.
Melalui kerja sama tersebut, Indonesia akan mengekspor listrik EBT sebesar 3,4 gigawatt (GW) hingga 2035. Pasokan energi berasal dari 18,7 GWp tenaga surya dengan dukungan penyimpanan baterai berkapasitas 35,7 GWh.
Proyek ini diperkirakan menyerap investasi senilai 30–50 miliar dolar AS serta membuka lapangan kerja bagi sekitar 418 ribu orang. Dari sisi ekonomi, perdagangan listrik lintas batas tersebut berpotensi menambah devisa 4–6 miliar dolar AS per tahun.