Listrik Indonesia | Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan kebijakan BBM Satu Harga, khususnya di Papua, saat rapat dengan Pertamina di Jayapura, Papua, Selasa (28/10/2025).
Ia menilai kebijakan tersebut harus terus dikawal agar manfaatnya dirasakan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ramson menyampaikan bahwa saat ini terdapat 12 SPBU di Papua yang telah menerapkan skema Satu Harga, termasuk di Kota Jayapura. Ia menjelaskan bahwa Jayapura memiliki dua tipe SPBU, yakni SPBU reguler dan SPBU Satu Harga. Pengaturan ini mengikuti kondisi geografis Papua, yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini serta memiliki tantangan distribusi akibat medan berat dan jarak antardaerah yang luas.
"Untuk daerah-daerah yang terpencil, kebijakan SPBU Satu Harga sangat penting. Kalau tidak, biaya transportasi dan logistik untuk mendistribusikan BBM akan membuat harga di daerah itu jauh lebih mahal dibanding daerah lain," ujar Ramson Siagian.
Ia meminta agar Pertamina Patra Niaga memastikan biaya distribusi atau logistik tidak dibebankan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat di Papua dapat membeli BBM, elpiji, dan minyak tanah dengan harga yang sama seperti di wilayah lain. "Kebijakan satu harga ini adalah bentuk keadilan energi yang harus dijaga," tambahnya.
Ramson juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pertamina yang dinilai berhasil menjaga ketersediaan energi di Papua. Berdasarkan data yang diterima Komisi XII DPR, rata-rata stok BBM di Papua mencapai 21 hari, sementara stok elpiji mencapai 61 hari. Angka tersebut disebut lebih tinggi daripada rata-rata nasional dan dinilai mendukung kebutuhan energi menjelang periode Natal dan Tahun Baru 2025.
Lebih jauh, Ramson mengingatkan bahwa Papua memiliki peran strategis sebagai salah satu wilayah penghasil energi nasional. Karena itu, pemerintah dan Pertamina diminta memastikan kebijakan energi di Papua tetap adil dan berkelanjutan. “Walaupun biaya operasional di Papua lebih tinggi, secara nasional Pertamina tetap memperoleh keuntungan. Karena itu, penting bagi negara untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi bisnis dan tanggung jawab sosial,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.