Listrik Indonesia | Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyoroti perlunya percepatan program konversi minyak tanah ke LPG di Papua. Hal itu disampaikan Sugeng saat melakukan pertemuan kerja di Papua, Selasa (28/10/2025).
Menurutnya, program konversi ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan energi bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia.
Sugeng menjelaskan bahwa harga LPG 3 kilogram di Papua kini telah mengikuti kebijakan BBM Satu Harga. Namun demikian, penggunaan LPG di masyarakat masih terbatas karena mayoritas warga belum beralih dari minyak tanah. “Kalau konversi ini dilakukan, masyarakat tidak mampu dapat membeli LPG subsidi dengan harga yang lebih terjangkau,” ujarnya kepada Parlementaria.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu menambahkan bahwa DPR RI bersama Pertamina dan Kementerian ESDM tengah mengkaji strategi agar proses transisi dari minyak tanah ke LPG dapat berjalan tanpa mengganggu akses energi masyarakat. Ia berharap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua secara berkelanjutan.
Selain efisien dan lebih ekonomis, penggunaan LPG juga dinilai lebih ramah lingkungan dibanding minyak tanah. Karena itu, Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan kebijakan ini agar dapat diterapkan dengan cepat dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat di Papua.
Selain membahas transisi energi rumah tangga, Sugeng juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur energi di Papua. Salah satunya melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) berkapasitas 1x60 MW serta pemanfaatan potensi besar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mamberamo.
Dalam kunjungannya ke PLTG Jayapura, Sugeng mengungkap bahwa penggunaan bahan bakar High Speed Diesel (HSD) masih menimbulkan tantangan biaya dan polusi. “Satu kWh HSD harganya bisa mencapai 25 sen dolar. Jika beralih ke gas lokal Papua, biayanya bisa turun hingga 50 persen,” jelasnya.
Sugeng menegaskan, Papua memiliki cadangan gas yang cukup besar untuk mendukung pembangkit listrik berbasis gas di masa mendatang. Ia menargetkan seluruh infrastruktur energi di Papua dapat mulai bertransisi ke pemanfaatan gas pada tahun 2027.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa proyek PLTA Mamberamo berpotensi menjadi masa depan energi Papua. Dengan potensi daya hingga 6,37 GW, proyek tersebut diharapkan mampu melistriki seluruh Pulau Papua sekaligus membuka peluang bagi tumbuhnya kawasan industri baru di wilayah tersebut.
“Jika semua berjalan sesuai rencana, commissioning PLTA Mamberamo dilakukan pada 2042. Kita memulai tahapan pembangunan dari 2027,” pungkas Sugeng.