Listrik Indonesia | Pemerintah mulai membuka kembali ruang bagi investor swasta untuk menggarap proyek panas bumi nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tiga wilayah kerja panas bumi (WKP) akan dilelang pada awal tahun ini sebagai bagian dari upaya mempercepat pengembangan energi bersih.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa lelang tersebut semula direncanakan berlangsung pada akhir tahun lalu. Namun, proses penyusunan dan penyempurnaan dokumen yang cukup kompleks membuat jadwalnya bergeser ke Januari.
“Tadinya ditargetkan akhir tahun sudah bisa dilelang, tapi karena dokumennya cukup banyak dan detail, akhirnya mundur ke awal tahun,” ujar Eniya, Minggu (11/1/2026).
Tiga WKP yang akan ditawarkan kepada pelaku usaha adalah WKP Telaga Ranu, WKP Songgoriti, dan WKP Ungaran. Dari ketiganya, WKP Ungaran menjadi sorotan karena sebelumnya dikelola oleh PT PLN (Persero), namun kini resmi dikembalikan ke pemerintah untuk ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang terbuka.
Menurut Eniya, keputusan tersebut diambil agar pengembangan proyek tidak berjalan lambat. Pemerintah memilih membuka peluang seluas-luasnya bagi swasta ketimbang mengembalikan pengelolaan wilayah tersebut ke PLN.
“Arahan Menteri jelas, WKP itu tidak dikembalikan lagi ke PLN. Kita buka ke swasta supaya pengembangannya bisa lebih cepat,” jelasnya.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat pemerintah untuk mempercepat realisasi proyek panas bumi, sekaligus meningkatkan minat investasi di sektor energi terbarukan. Dengan keterlibatan swasta, pemerintah berharap potensi panas bumi yang besar di Indonesia dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung transisi energi dan target penurunan emisi nasional.