Listrik Indonesia | Gejolak geopolitik global, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah, dinilai memberikan tekanan nyata terhadap perekonomian Indonesia. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) RI, Dr. Satya Widya Yudha MSc, PhD, mengungkapkan bahwa dampak paling terasa datang dari lonjakan harga minyak dunia serta fluktuasi nilai tukar rupiah.
Menurut Satya, setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar satu dolar Amerika Serikat berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga sekitar Rp6,5 triliun. Kondisi ini menunjukkan betapa rentannya struktur ekonomi nasional terhadap dinamika energi global.
Meski tekanan meningkat, Satya memastikan kondisi Indonesia saat ini masih terkendali. Ia menekankan bahwa Indonesia belum berada dalam situasi krisis maupun darurat energi. Mengacu pada Perpres Nomor 41 Tahun 2016, krisis energi terjadi ketika pasokan terganggu, sementara kondisi darurat muncul jika infrastruktur energi mengalami gangguan.
“Untuk saat ini, posisi Indonesia masih relatif aman. Stok energi nasional kita masih berada di atas batas minimum yang ditetapkan,” ujar Satya dalam siaran wawancaranya, dikutip Sabtu, (4/4/2026).
Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pemerintah masih mampu menjaga ketahanan energi nasional di tengah tekanan global. Namun, Satya mengingatkan bahwa situasi ini tidak boleh membuat semua pihak lengah. “Posisi Indonesia masih relatif aman. Stok energi nasional berada di atas batas minimum yang ditetapkan,” ujarnya.
Berdasarkan data terbaru, ketahanan stok energi nasional masih cukup kuat. Cadangan LPG tercatat sekitar 9,64 hari, sementara Pertalite mencapai 22 hari, Pertamax 21 hari, dan Pertamax Turbo sekitar 22 hari. Angka tersebut berada di atas ambang batas minimum yang ditetapkan pemerintah, sehingga indikasi menuju krisis dinilai masih jauh.
Namun demikian, kondisi ini tidak boleh membuat lengah. Satya mengingatkan bahwa sejumlah negara sudah mulai mengambil langkah ekstrem dalam menjaga pasokan energi, seperti pembatasan ekspor hingga pengaturan distribusi BBM. Situasi global yang penuh ketidakpastian menuntut kesiapsiagaan yang lebih serius di dalam negeri.
Ia menekankan pentingnya langkah efisiensi energi secara masif, termasuk pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Dalam pandangannya, BBM merupakan “bahan bakar mahal” yang penggunaannya harus semakin bijak di tengah ketidakpastian global.
Sebagai bagian dari solusi, ia mendorong percepatan peralihan ke kendaraan listrik, pemanfaatan bahan bakar gas, serta pengembangan jaringan gas kota guna menekan ketergantungan terhadap energi impor.
Lebih jauh, Satya menilai bahwa momentum tekanan global saat ini justru harus dimanfaatkan untuk mempercepat transisi energi nasional menuju sumber energi baru dan terbarukan (EBT). Pemerintah sendiri telah menetapkan target bauran energi, di mana kontribusi EBT diharapkan mencapai sekitar 17–19 persen pada 2030 dan meningkat hingga lebih dari 70 persen pada 2060.
Namun, ia juga menggarisbawahi bahwa pengembangan EBT tidak lepas dari tantangan, terutama terkait sifat intermiten energi seperti tenaga surya dan angin yang bergantung pada kondisi alam.
“Karena itu, dukungan teknologi menjadi kunci, terutama dalam hal penyimpanan energi seperti baterai, agar pasokan listrik tetap stabil,” jelasnya.
Dengan kombinasi kebijakan efisiensi, diversifikasi energi, serta penguatan teknologi, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk menjaga ketahanan energi sekaligus mengurangi dampak gejolak global di masa mendatang.