Listrik Indonesia | Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali mengguncang stabilitas energi global. Bagi Indonesia, situasi ini bukan sekadar isu internasional, melainkan peringatan serius untuk segera mempercepat kemandirian energi nasional.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menilai konflik di kawasan tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) dan LPG. Salah satu langkah strategis yang didorong adalah percepatan elektrifikasi serta pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
“Ini alarm bagi kita. Ketergantungan terhadap energi impor harus segera ditekan dengan mempercepat pemanfaatan energi bersih,” ujar Eddy dalamsiaran wawancaranya, dikutip Senin (6/4/2025).
Satgas Transisi Energi Diharapkan Jadi Game Changer
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari MPR, yang berharap Satgas mampu menjadi penggerak utama koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Selama ini, Eddy menilai tantangan terbesar bukan pada regulasi, melainkan lemahnya koordinasi antarinstansi. Banyak kebijakan berjalan sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi yang kuat.
“Kita sering overregulasi, tapi miskin koordinasi. Dengan Satgas ini, semua kementerian harus berjalan seirama,” tegasnya.
Satgas tersebut diharapkan mampu menyatukan langkah berbagai kementerian, mulai dari Kementerian ESDM, Perindustrian, Investasi, Perhubungan, hingga Pertanian, terutama dalam pengembangan bioenergi dan biofuel.
RUPTL Jadi Tolok Ukur Keberhasilan
Keberhasilan Satgas, menurut Eddy, dapat diukur dari pencapaian target yang telah tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Dokumen ini menjadi peta jalan pengembangan energi nasional, khususnya untuk sektor ketenagalistrikan berbasis EBT.
Selain itu, kebijakan energi nasional juga menjadi acuan penting untuk memastikan keseimbangan antara transisi energi dan ketahanan energi. Pasalnya, sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin bersifat intermiten atau tidak stabil sepanjang waktu.
“Energi terbarukan tetap butuh dukungan base load agar sistem tetap andal,” jelasnya.
Dalam jangka pendek, pemerintah didorong untuk memperluas elektrifikasi sebagai langkah cepat dan konkret. Salah satu caranya adalah mengalihkan penggunaan LPG ke kompor listrik atau induksi.
Langkah ini dinilai mampu menyerap kelebihan pasokan listrik nasional sekaligus menekan impor LPG yang selama ini membebani anggaran Negara. Selain itu, pengembangan biofuel dari bahan baku seperti singkong, tebu, dan jagung juga dinilai bisa menjadi solusi strategis dalam waktu dekat.
Upaya lain yang dapat segera dilakukan adalah mengganti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dilengkapi sistem baterai.
Saat ini, terdapat sekitar 4 gigawatt kapasitas PLTD yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Penggantian ini tidak hanya mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sistem kelistrikan nasional.
Geothermal dan Nuklir Jadi Andalan Jangka Panjang
Untuk jangka panjang, Indonesia didorong memaksimalkan potensi energi panas bumi (geothermal) yang mencapai lebih dari 20 GW. Energi ini dinilai sebagai salah satu sumber listrik bersih yang stabil (base load), meskipun memiliki tantangan tinggi dalam pengembangan.
Selain geothermal, energi nuklir juga mulai dilirik sebagai solusi masa depan. Dengan kebutuhan energi yang terus meningkat, termasuk untuk mendukung perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), nuklir dianggap mampu menyediakan listrik dalam skala besar dan stabil.
Indonesia sendiri berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama dengan kapasitas awal sekitar 500 MW di Kalimantan Barat. Namun, proyek ini diperkirakan membutuhkan waktu 12 hingga 15 tahun hingga dapat beroperasi penuh.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Eddy menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh lagi menunda percepatan transisi energi. Momentum krisis global harus dimanfaatkan untuk membangun sistem energi yang lebih mandiri, bersih, dan berkelanjutan.
“Kalau tidak dimulai sekarang, kita akan terus tertinggal dan bergantung pada energi impor,” pungkasnya.