Listrik Indonesia | Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel mengungkapkan bahwa kerja sama investasi antara Indonesia dan Jepang perlu dipastikan tidak berhenti pada tahap penandatanganan memorandum of understanding (MoU), melainkan berlanjut hingga tahap implementasi. Hal tersebut ia ungkapkan dalam menanggapi penandatanganan sejumlah MoU antara kedua negara, dikutip pada Selasa, (09/04/2026).
Dalam keterangannya, Gobel menegaskan bahwa Jepang menunjukkan keseriusan dalam merealisasikan investasinya di Indonesia, termasuk melalui penandatanganan 10 MoU yang berlangsung di Tokyo saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto. Nilai kerja sama tersebut mencapai 22,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp384 triliun.
“Ini bukan basa-basi dan formalitas diplomasi karena kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang. Tantangannya adalah di tingkat pelaksana lapangan,” ungkapnya.
Sejumlah MoU tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari energi hingga industri. Di sektor energi, kerja sama dilakukan antara Kaltim Methanol Industry dengan PT Pupuk Kalimantan Timur untuk produksi metanol berbasis emisi CO?, serta antara Inpex dengan Pertamina dalam pengembangan lapangan gas di Blok Masela. Selain itu, terdapat pula kerja sama antara Inpex dan Pertamina Hulu Energi untuk peluang kemitraan di sektor hulu migas, serta kerja sama pengembangan pembangkit listrik panas bumi Rajabasa antara Inpex dan PT Supreme Energy Rajabasa.
Di luar sektor energi, MoU juga mencakup pengembangan ekosistem semikonduktor, inklusi keuangan, industri kecantikan, hingga pembiayaan aviasi dan kerja sama perdagangan. Namun demikian, Gobel menilai muncul pandangan bahwa sebagian besar MoU tersebut merupakan proyek lama yang belum sepenuhnya berjalan, sementara proyek baru diperkirakan kurang dari 10 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa MoU hanya akan berhenti pada tahap penandatanganan tanpa realisasi konkret di lapangan. Meski demikian, ia menyampaikan bahwa Jepang memiliki komitmen kuat untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut.
“Karena itu, saat Bapak Presiden Prabowo menyampaikan bahwa jika ada hambatan di lapangan agar segera melaporkan ke beliau. Selain itu, dalam pidatonya Bapak Presiden menyampaikan tentang jaminan memberikan kepastian dan kenyamanan dalam berinvestasi di Indonesia. Para pengusaha Jepang langsung bertepuk tangan. Itu yang mereka tunggu, karena hambatannya adalah di lapangan,” terang Gobel.
Lebih lanjut, Gobel menekankan pentingnya peran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam memberikan kemudahan investasi serta melakukan penyesuaian regulasi agar proses implementasi dapat berjalan optimal.
“Apalagi dalam situasi global yang sedang bergerak mengikuti kondisi yang dinamis,” katanya.
Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa sejumlah proyek strategis, seperti pengembangan Blok Masela dan kerja sama pembiayaan investasi, akan terealisasi. Hal ini didukung oleh keterlibatan langsung para pengambil keputusan dari perusahaan-perusahaan besar Jepang dalam pertemuan dengan pemerintah Indonesia.
“ Mereka adalah para pengambil keputusan sehingga diharapkan bisa lebih konkret, sehingga tepat bertemu dengan Pak Rosan,” pungkasnya.