NEWS
Trending

APBI Minta Pemprov Sumsel Tinjau Kembali Larangan Angkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum

APBI Minta Pemprov Sumsel Tinjau Kembali Larangan Angkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum
Listrik Indonesia | Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) yang beranggotakan lebih dari 90 produsen batu bara menyayangkan kebijakan yang diambil oleh Pemprov Sumatera Selatan yang melarang pengangkutan batu bara melalui jalan umum, dan dialihkan ke angkutan kereta api dan jalan khusus, sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No.74 Tahun 2018.

Kebijakan yang mulai berlaku 8 November 2018 ini, ditengarai berdampak terhadap sekitar 10 juta MT pasokan batu bara dari Sumsel yang setiap tahunnya melewati jalan umum atau berkisar senilai US$500 juta, dikarenakan pengalihan ke jalan khusus, yaitu jalan Servo yang dikelola Titan, serta angkutan kereta api, yang ada saat ini diperkirakan tidak dapat menampung pengalihan pasokan tersebut.

Produksi batu bara di Sumsel pada 2018 ditargetkan mencapai 48,5 juta MT atau sekitar 10 persen dari total target produksi nasional. Sekitar 25 juta MT batubara Sumsel diproduksi dari tambang PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan sisanya sekitar 23,5 juta MT diproduksi oleh sekitar 30-an perusahaan tambang.

Selain itu, kebijakan ini dikhawatirkan akan memunculkan gangguan terhadap pasokan batu bara untuk kebutuhan PLTU dalam negeri. Terganggunya pasokan akan berdampak negatif terhadap penurunan pendapatan asli daerah Sumsel dan penerimaan negara (pajak dan non pajak), serta berpotensi menekan defisit neraca transaksi berjalan.

Menurut Direktur Eksekutif, Hendra Sinadia, di Jakarta (16/11), APBI mengeluhkan kebijakan Pemprov Sumsel tersebut justru bertolak belakang dengan upaya Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sedang aktif meningkatkan ekspor untuk mengatasi defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan.

Dikhawatirkan, kebijakan Pemprov Sumsel tersebut akan berdampak terhadap industri batu bara di Sumsel dan juga sektor usaha lain yang menopangnya. APBI mengkhawatirkan akan meningkatnya jumlah pengangguran yang berpotensi memicu permasalahan sosial. Selain itu, kebijakan ini juga dipandang akan berdampak terhadap meningkatnya non-performing loan di industri pertambangan batu bara dan industri penunjang.

APBI juga mempertanyakan kebijakan tersebut karena hanya diberlakukan terhadap pengangkutan komoditas batu bara, sedangkan komoditas lain seperti kayu, kelapa sawit, dll tetap masih tetap bisa menggunakan jalan umum.

Karenanya, APBI mengimbau agar Pemprov Sumsel dapat mempertimbangkan lagi kebijakan tersebut dengan membahas lagi secara komprehensif dengan para pelaku usaha terkait, agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat dan juga dapat meningkatkan investasi dan menjamin kepastian berusaha.  (AM/Fr)

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button