NEWS Figure PROFILE
Trending

ARDAN ADIPERDANA; Untuk Akuntabilitas BUMN

ARDAN ADIPERDANA; Untuk Akuntabilitas BUMN
Ardan Adiperdana [Foto: twitter.com - LISTRIK INDONESIA]

Listrik Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menugasi Ardan Adiperdana sebagai komisaris PT PLN (Persero). Akun Instagram resmi PLN melansir posisi terbaru Ardan pada Kamis (18/3/2021). 

"Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan PT PLN (Persero) mengucapkan Selamat dan Sukses atas pengangkatan Bapak Ardan Adiperdana sebagai Komisaris PLN. Semoga sukses dan selamat berkarya," kata PLN melalui akun media sosialnya tersebut.

Keberadaan Ardan itu melengkapi formasi 11 sosok komisaris PLN yang diketuai Amien Sunaryadi (Komisaris Utama dan Komisaris Independen) dan Suahasil Nazara (Wakil Komisaris Utama).

Berdasar pengalaman panjang dan keahlian khususnya, Ardan membawahi bidang Pengawasan dan Reformasi Birokrasi. 

BACA JUGA: RUPS Mengangkat Ardan Adiperdana Sebagai Komisaris PLN

Penyedia listrik milik negara ini pada April 2020 mencanangkan program transformasi visi persero menjadi  perusahaan energi terbaik di Asia Tenggara. Sejalan dengan komitmen PLN senantiasa memberi pelayanan terbaik dan prima kepada seluruh pelanggan.

Sebelumnya, pria kelahiran Kota Singkawang, Kalimantan Barat, ini menjabat komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selama lima tahun.

Ardan bukanlah sosok baru di bidang pengawasan keuangan. Sebelum ke Bank Mandiri, ia berkiprah di Badan Pangawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Di sini, Ardan hingga puncak karir, yakni sebagai Kepala BPKP.

Alumnus STAN (Sekolah Tinggi Administrasi Negara) Jakarta, Jurusan Akuntansi --lulus 1987-- tersebut dilantik Presiden RI Joko Widodo sebagai Kepala BPKP di Istana Negara, Jakarta, pada 13 Maret 2015. 

Mantan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian BPKP-DI ini menggantikan posisi Prof. Mardiasmo, yang menjadi Wakil Menteri Keuangan. 

Ardan terpilih setelah mengalahkan enam kandidat lainnya, yaitu Binsar Hamonangan Simanjuntak (D2BPKP), Iswan Elmi (BPKP), Maliki Heru Santosa (Kementerian Dalam Negeri), Meidyah Indreswari (BPKP), Syafri Adnan Baharuddin (Kementerian Perdagangan), dan Vincentius Sonny Loho (Kementerian Keuangan).

Salah satu jejak kental Ardan di badan auditor internal negara, yakni pada "Visi BPKP Go International". Banyak yang ragu visi ini dapat direalisasikan. Namun Ardan memiliki keyakinan kuat, sepanjang semua lini BPKP "memiliki impian kuat dan bekerja keras". 

Sejak beberapa tahun lalu hingga kini, banyak auditor internal negara lain belajar ke BPKP. Ardan sendiri dipercaya menjadi pembicara di Forum Internasional OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Dia diminta berbagai pengalaman atas sejumlah pencapaian BPKP.

Sejak 27 Januari 2021, peraih gelar doktor dari Universitas Indonesia ini dipercaya sebagai Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir.

BACA JUGA: Kesebelasan Anak Usaha untuk PLN Lebih Baik

Ardan mendapat penugasan Menteri BUMN ke PLN bersamaan dengan pelantikan Rabin Indrajat Hattari sebagai Staf Ahli Bidang Industri dan Dwi Ary Purnomo selaku Asisten Deputi Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan Kementerian BUMN.

Kepada figur yang mendapat amanah baru dimaksud, Menteri Erick menegaskan harapan kepada mereka agar benar-benar mendorong kinerja BUMN melalui peningkatan fleksibilitas dan akuntabilitas BUMN.


BIO DATA

Nama lengkap: Dr. Ardan Adiperdana, Ak., MBA., CA, CFrS
Tempat: Kota Singkawang, Kalimantan Barat 
Tanggal lahir: 16 Juni 1959

Riwayat Pendidikan:
DIV (Akuntan) di STAN Jurusan Akuntansi, Jakarta (lulus 1987)
Master of Business Administration (MBA) di Saint Mary's University (lulus 1992)
Doktor di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (lulus 2013)

Riwayat Pekerjaan:    
Pemeriksa pada Direktorat Pengawasan Perminyakan-DJPKN Depkeu (1980)
Pemeriksa pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu (1987)
Pemeriksa pada Deputi Pengawasan BUMN/D BPKP (1999)
Kepala Seksi pada Deputi Pengawasan BUMN/D, BPKP Perwakilan Lampung (1994)
Kepala Bidang Pengawasan Pengeluaran, BPKP Perwakilan Provinsi Lampung (1996)
Kepala Subdirektorat, Deputi Pengawasan BUMN/D, BPKP (1999)
Kepala Biro Keuangan Departemen Kehutanan (2000-2001)
Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP (2002)
Kepala Pusat Informasi Pengawasan BPKP (2003)
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP (2004)
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI II (2005)
Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara (2007)
Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian (2013)
Kepala BPKP (2015). (RE)


 

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button