NEWS
Trending

Bangun Jaringan Transmisi Lebih dari 46.000 KM, PLN Gandeng Swatsa

Bangun Jaringan Transmisi Lebih dari 46.000 KM, PLN Gandeng Swatsa
Listrik Indonesia | PT PLN (Persero) diwajibkan pada pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan program 35.000 Megawatt (MW) untuk membangun transmisi tenaga listrik sepanjang lebih dari 46.000 kilometer hingga 2019. Hal tersebut sesuai dengan status PLN sebagai penyediaan listrik ke masyarakat.

Menurut Direktur Bisnis PT PLN Regional Jawa Bagian Tengah, Nasri Sebayang, dalam Mega proyek 35 ribu MW, PLN berkewajiban untuk membangun sekitar 10 ribu MW dan menyediakan jaringan transmisi sepanjang lebih dari 46.000 kilometer, dan sisanya sebesar 25 ribu MW akan dibangun oleh pihak swasta (Independen Power Producer/IPP). Untuk itu, PLN dan semua pihak yang terlibat salah satunya Himpunan Kontraktor Ketenagalistrikan dan Mekanikal Indonesia (HKKMI), harus bekerjasama dan saling mendukung untuk menyukseskan program ketenagalistrikan Nasional.

"PLN sampai 2019, harus menyediakan jaringan transmisi sepanjang 46 ribu kilometer lebih, dan menyediakan lebih dari 122.000 Mega Volt Amphere (MVA) Gardu Induk sampai 2019," kata Nasri saat menghadiri Musyawarah Nasional HKKMI di Gedung Pusdiklat PLN Ragunan Jakarta, Jumat (18/11).

Namun rencana proyek ketenagalistrikan tersebut tidak tepat waktu. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi masih di bawah 7% pertahun. "Hal ini yang memberatkan kita, tapi kita tetap optimistis bisa mencapainya," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengungkapkan, memang berat membangun pembangkit-pembangkit listrik hingga 35.000 MW sampai 2019. "Meski target 35.000 MW tak tercapai 100%, Arcandra yakin Indonesia tak akan krisis listrik. Toh pertumbuhan ekonomi masih di bawah 7%, jadi tambahan listrik yang diperlukan juga lebih sedikit," kata Arcandra.

Ia menambahkan, kalau selesai sekitar 20.000 MW saja, itu sudah cukup untuk mendukung pertumbuhan industri di dalam negeri.

"Kalau tidak tercapai 35.000 MW, kita turunkan pertumbuhan ekonomi 5,2%, yang tercapai sekitar 20.000 MW, industrialisasi masih akan tetap berjalan. Kita optimistis bahwa itu bisa kita penuhi," ungkapnya.

Selain itu, ada berbagai masalah yang menghambat realisasi program 35.000 MW di lapangan. Salah satunya yaitu, sulitnya pembebasan lahan, alotnya negosiasi harga listrik antara produsen listrik swasta IPP dengan PLN, panjangnya proses pengadaan pembangkit listrik, rumitnya perizinan, kinerja IPP dan kontraktor, dan sebagainya.

"Pertama penyediaan lahannya, tapi itu sudah ada solusinya di Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 4 Tahun 2016. Kedua nego harga PLN dan IPP. Ketiga proses pengadaan. Keempat proses perizinan. Salah satu yang kita lakukan di perizinan adalah menyerahkannya ke PTSP di BKPM. Dan yang kelima masalah kinerja pengembang dan kontraktor. Selanjutnya manajemen proyek. Selanjutnya koordinasi lintas sektor. Selanjutnya jaminan pemerintah, tata ruang, dan tata hukum. Nanti kita diskusi," pungkasnya. (GF)

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button