Business CORPORATION Fossil Fuel ENERGY PRIMER NEWS
Trending

BUMD Aceh Kelola Warisan Blok Migas, Jangan Senang Dulu

BUMD Aceh Kelola Warisan Blok Migas, Jangan Senang Dulu
BUMD PT Pembangunan Aceh resmi kelola Blok B selama 20 tahun [Foto: anteroaceh.com - LISTRIK INDONESIA]

Listrik Indonesia - Pengelolaan ladang minyak dan gas bumi (migas) Wilayah Kerja (WK) Blok B di Aceh Utara resmi dialihkan dari Exxon Mobil ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh --dalam hal ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Aceh (PEMA). 

Pengalihan tersebut berdasar Surat Keputusan (SK) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 76.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Persetujuan Pengelolaan dan Penetapan Bentuk dan Ketentuan-ketentuan Pokok Kontrak Kerja Sama pada Wilayah Blok B.

Dalam SK, Menteri ESDM mengatur alih kelola efektif berjalan mulai 17 Mei 2021 hingga 20 tahun ke depan. Pemerintah mengatur bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerja sama di WK Blok B, antara lain kontrak bagi hasil cost recovery.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengingatkan pihak pemerintah daerah dan manajemen PEMA agar seksama. 

BACA JUGA: BUMD Jabar Tertarik Kembangkan Energi Terbarukan

"Jangan sampai penyerahan ini awalnya dianggap berkah besar bagai rakyat Aceh, namun jika salah kelola, malah menjadi bencana di kemudian hari," kata Yusri, pekan ini.

Ia lalu menyebutkan beberapa contoh kasusnya. Terbaru adalah kasus Dirut PT Mahakam Gerbang Raja Migas Kaltim berinisial IR sebagai pemegang hak participating interest 10 persen operasi Blok Mahakam akhirnya mendekam di balik jeruji. 

Hal sama dialami pemegang hak participating interest Blok Jatinegara, yakni Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang dilaporkan ke KPK pada Oktober 2020.

KSO BUMD Pemkot Bekasi dengan mitranya Foster Oil & Energy Pte Ltd. --yang kepemilikannya berkaitan erat dengan Cresswell International Ltd. dan Aries Capital Holding milik Moch. Riza Chalid, yang tokoh penting episode "papa minta saham".

Lagi, saham Perusda BUMD PT DMB (Daerah Maju Bersaing) milik Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) di PT Newmont Nusa Tenggara, yang memiliki 7 persen saham hasil divestasi. Sahamnya dikabarkan tergadaikan oleh investornya sebagai mitra BUMD. 

"Muncul pertanyaan, apa belum kapok juga?” tandas Yusri.


"Kerak Busuk"

Mengenai Blok B, kata Yusri, bekas WK Exxon Mobil ini pada 1 Oktober 2015 diambil alih Pertamina Hulu Energi. Proses take over sempat memancing kontroversi. Langkah Pertamina dipertanyakan, mengapa "buang cuan" untuk mengambil blok yang produksinya juga sudah turun banyak dan kontraknya akan berakhir PSC-nya.

BACA JUGA: Blok Seram Non Bula Maluku Miliki Potensi Cadangan Gas Besar

CERI waktu itu (sekitar November 2015), menurut Yusri, bersurat kepada Kepala SKK Migas yang dijabat Amin Sunaryadi. CERI mempertanyakan dana temuan LHP BPK sekitar USD250 juta dana pemulihan sumur pasca operasi (abandonment and site restoration). 

Dana tersebut sudah terlanjur dibayarkan oleh negara lewat mekanisme cost recovery kepada Exxon Mobil, tetapi belum digunakan dan tidak dikembalikan lagi ke negara. 

Jika Blok B sudah beralih dari Pertamina Hulu Energi ke PEMA maka seharusnya dana USD250 juta itu diserahkan kepada PT PEMA oleh negara.

“Jangan sampai perusahaan migas Aceh ketiban 'kerak busuk' warisan operator sebelumnya,” tegas Yusri.

BACA JUGA: Pemprov Tuntut Jabatan Komisaris dan Direksi di Pertamina Hulu Rokan

Ditambahkan, harus diingat bahwa mengelola lapangan migas yang padat teknologi, modal, serta risiko. Upaya mencari mitra untuk mengurangi risiko itu adalah sebuah kelaziman bisnis perminyakan.


Kinerja Buruk BUMD

Pengalaman beberapa blok migas yang dikelola BUMD menunjukan kinerja buruk. Jangankan mampu meningkatkan produksi, mempertahankan tidak turun saja sudah bagus. 

BUMD umumnya lemah cash call atas setiap aktivitas operasional hulu migas yang padat modal. Tak mungkin mengambil dari APBD. Contoh kasusnya PT Bumi Siak Pusako yang mengelola Blok Coastal Plain, Pekanbaru.

“Namun, PEMA harus melakukan proses itu melalui lelang terbuka dan transparan, serta akuntabel. Pernyataan Zubir Sahim sebagai Direktur PT PEMA yang akan mengajak PT Energi Mega Persada, sebaiknya diurungkan, jika tidak dipilih melalui proses tender. Karena ujungnya bisa berujung pidana korupsi di kemudian hari,” papar Yusri mengingatkan. (RE)


 

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button