NEWS
Trending

Cabut Subsidi Listrik, Derita Rakyat Miskin Makin Sempurna

Cabut Subsidi Listrik, Derita Rakyat Miskin Makin Sempurna
Akses listrik untuk masyarakat miskin [Foto: harapanrakyat.com - LISTRIK INDONESIA]

Listrik Indonesia - Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengungkapkan rencana pencabutan subsidi listrik golongan 450 VA.

Subsidi kepada sekitar 15,2 juta pelanggan listrik itu menyerap anggaran negara sebesar Rp22,12 triliun. 

"Dengan angka 15,2 juta pelanggan maka penghematan belanja negara bisa mencapai Rp 22,12 triliun," ungkap Rida dalam rapat Badan Anggaran DPR di Jakarta, Rabu (14/4/2021), seperti di lansir Antara

Pemerintah saat ini merumuskan skema subsidi listrik yang akan diimplementasikan pada tahun mendatang. Perumusan mengacu data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan asumsi makro ekonomi 2022, yang pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,7 persen dan inflasi tiga persen.

BACA JUGA: Tarif Tenaga Listrik Pelanggan Non-subsidi Periode April-Juni 2021 Tetap

Atas rencana tersebut, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menyatakan keprihatinannya. 

Dia menegaskan subsidi listrik hak rakyat khususnya miskin. Memprihatinkan karena rakyat miskin kini telah terjepit bahan bakar minyak (BBM) dan sembako yang mahal, lalu subsidi listrikpun akan dihapuskan.

Yusri lalu mempertanyakan kebijakan pemerintah yang masih saja melakukan belanja besar-besaran pada proyek infrastruktur. Akibatnya kantong pemerintah semakin kempes, yang diperparah dampak pandemi covid-19.

Faktor pungutan pajak yang hingga Maret 2021 hanya mencapai 48 persen --lazimnya mencapai 70 persen-- menyebabkan keuangan negara semakin menipis. Kondisi ini yang membuat pemerintah mencari berbagai cara guna mengisi kas.

"Saat ini penderitaan rakyat menjadi sempurna akibat pemerintah jor-joran bangun infrastuktur yang tak prioritas dan kental aroma dugaan mark up. Kepentingan rakyat miskin malah diabaikan," ujar Yusri melalui keterangan pers tertulisnya, Senin, 19 April 2021.

Dia menambahkan saat ini hampir 80 persen pembangkit listrik yang beroperasi milik independent power producer (IPP) atau swasta. Pembangkit milik PLN diistirahatkan. 

Sementara energi primer pembangkit listrik 60 persen berbasis batu bara. Karenanya, pemerintah dan DPR seharusnya menanggung akibat beberapa tambang-tambang batu bara PKP2B (perjanjian karya pertambangan batu bara) yang harusnya menjadi hak PLN atau BUMN tambang. 

BACA JUGA: Ketetapan Harga Gas Bumi USD6/MMBTU Tekan Anggaran Subsidi Listrik

"Tetapi pemerintah dan DPR tidak pro BUMN. Tambang-tambang itu tetap dikuasai oleh oligarki. Padahal jika dikuasai BUMN, bisa menolong keuangan pemerintah," tegasnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy Satyo Purwanto menilai wacana pencabutan subsidi listrik golongan rakyat miskin (VA 450 watt) tidak bisa diterima.

"Jika alasannya perkiraan pertumbuhan ekonomi 5,7%, jelas sembarangan, sebab Menteri Keuangan saja masih pesimistis dikuartal pertama 2021. Dia menyatakan pertumbuhan masih negatif," kata Satyo Purwanto, lansir Harian Terbit, Minggu (18/4/2021).

Senada, Koordinator Invest Ahmad Daryoko mengatakan mencabut subsidi listrik untuk golongan rakyat miskin ulah oligarki. 

"Ya, inilah jadinya kalau pemerintahan oligarki dan menganut liberal. Jadi lebih mengutamakan kepentingan kekuasaan dan pemilik modal," ujarnya. (RE)


 

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button