AGENDA ENERGY PRIMER
Trending

DEN Bahas Sinkronisasi Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan PLTN

DEN Bahas Sinkronisasi Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan PLTN
Ilustrasi
Listrik Indonesia | Dewan Energi Nasional (DEN) menyelenggarakan rapat koordinasi membahas Sinkronisasi Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan PLTN.

Pertemuan ini dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yaitu Agus Puji Prasetyono, Musri, Satya Widya Yudha, Herman Darnel Ibrahim, Daryatmo Mardiyanto, Eri Purnomohadi, As Natio Lasman, dan Yusra Khan, Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan BAPPENAS Yahya Rachmana Hidayat, Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto, Kepala BATAN Anhar Riza Antariksawan, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan KESDM Chrisnawan Anditya, Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Suparman, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Yunus Saefulhak, Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi Mustika Pertiwi serta Kepala Biro Umum Totoh Abdul Fatah.

Anggota DEN, Dr. Ir. Agus Puji Prasetyono, M.Eng., IPU. dalam pembukaannya mengatakan bahwa kondisi saat ini perlu adanya strategi baru sebagai upaya mendorong ketahanan energi serta keikutsertaan Indonesia untuk mendukung Paris Agreement untuk membatasi kenaikan suhu global meningkat tidak lebih dari 2’ Celsius relatif terhadap pre-industrial levels dan untuk mencapai kenaikan suhu sebesar 1,5’ C, serta diusulkan untuk mencapai Emisi Nol Bersih pada pertengahan abad 21 ini. 

Proposisi kebijakan menuju net zero emission transisi energi dilakukan dengan tetap menjaga ketahanan energi nasional yaitu dalam koridor ketahanan energi 4A availability, accessability, affordability, dan acceptability serta transisi energi tidak membebani perekonomian.
Dr. Ir. Agus Puji Prasetyono, M.Eng., IPU juga mengatakan bahwa pengembangan PLTN sudah diakomodir dalam kebijakan Pemerintah, sebagai contoh menurut UU No.10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran mengamanatkan dua badan, BATAN sebagai organisasi pendukung teknis ketenaganukliran dan BAPETEN sebagai regulator ketenaganukliran, selain itu UU No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 mengamanatkan pembangunan PLTN dengan tingkat keamanan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dan pemanfaatan listrik pada tahun 2025.

Saat ini Pemerintah juga sedang menyusun Grand Strategi Energi Nasional (GSEN), visi GSEN adalah Terwujudnya bauran energi nasional berdasarkan prinsip keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Salah program GSEN ialah membangun transmisi & distribusi listrik, smart grid, off grid dan PLTN sesuai kebutuhan serta pembentukan Nuclear Energy Programme Implementing Organitation (NEPIO).

Dr. Ir. Agus Puji Prasetyono, M.Eng., IPU juga mengatakan beberapa upaya yang perlu dilakukan yaitu: menetapkan posisi Indonesia dan melakukan rencana aksi untuk pengembangan nuklir, kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan, kelembagaan, dan pendanaan dalam persiapan pengembangan PLTN, perlu ada keselarasan antara RUU EBT dengan revisi UU Nuklir, membangun PLTN pada tahap awal menggunakan SMR (SKALA KECIL) khususnya di kawasan industri yang dapat menyesuaikan kebutuhan, misalnya 4x50 MW serta kesiapan kelembagaan dan rencana pengembangan PLTN diusulkan untuk dibahas dalam Sidang Anggota DEN.

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button