Trending

DEN: Pemerintah Akan Mengeluarkan Permen Untuk Harga Baru EBT

DEN: Pemerintah Akan Mengeluarkan Permen Untuk Harga Baru EBT
Listrik Indonesia | Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Data Mineral (ESDM) dalam hal ini Menteri ESDM Ignasius Jonan, akan membuat kebijakan baru terhadap tarif energi baru terbarukan (EBT).

Dewan Energi Nasional (DEN) menggelar rapat yang ke-20 yang dipimpin langsung oleh Ignasius Jonan selaku ketua harian DEN. Menurut Anggota DEN Tumiran, Pemerintah akan mengeluarkan peraturan baru terhadap harga dari penggunaan EBT di setiap daerah. 

Ia mengungkapkan, tarif EBT dipatok tak boleh lebih dari 85% dari Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik di daerah. BPP adalah rata-rata biaya produksi listrik, maka harga EBT harus di bawah rata-rata. 

Nantinya, lanjut Tumiran, tarif EBT di Indonesia akan berbeda di setiap daerahnya, hal itu tergantung pada besaran BPP-nya. Ia mencontohkan, daerah Papua misalnya, tarif BPP-nya tinggi sehingga tarif EBT-nya juga tinggi. Namun hal itu sangat berbeda di daerah Pulau Jawa yang BPP-nya rendah, sehingga harga EBT jadi sangat terjangkau. 

"Pemerintah akan berupaya supaya EBT betul-betul terukur keekonomiannya. Harga EBT tidak sama di berbagai wilayah. Disesuaikan dengan potensi, untuk di tiap-tiap daerah tidak sama. Tapi maksimum 85% BPP regional, bukan BPP nasional," ujar Tumiran, saat jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM, Jl. Merdeka Selatan Jakarta, Senin (23/01). 

Sementara, Anggota DEN lainnya, Rinaldy Dalimi mengatakan, PT PLN (Persero) sudah setuju dengan patokan dari Menteri ESDM Jonan. Menurutnya, Menteri Jonan akan segera menetapkannya dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen). "Permen itu akan dikeluarkan Pak Menteri (ESDM). Kita sepakat dengan PLN, berarti PLN setuju," ungkapnya.

Meski begitu, patokan harga listrik dari pembangkit EBT sebesar 85% BPP regional perlu dimatangkan lagi. Hal tersebut karena potensi EBT di Pulau Jawa akan sulit sekali dikembangkan kalau patokannya begini. Menurut Dalimi, BPP listrik di Jawa hanya sekitar Rp 800 per Kilo Watt Hours (kWh), maka dari itu, EBT kurang ekonomis untuk dikembangkan dengan harga hanya sekitar Rp 650 per kWh.

Ia menambahkan, perlu adanya kebijakan khusus untuk Pulau Jawa. Misalnya khusus pulau Jawa patokan BPP-nya adalah BPP nasional, bukan BPP regional. "BPP listrik nasional saat ini sekitar Rp 1.400/kWh," paparnya.

"Papua itu BPP tinggi sekali, lebih dari Rp 2.000 per kWh, 85% dari itu cukup tinggi. Yang jadi masalah di Jawa yang BPP-nya sudah rendah. Tentu akan ada langkah-langkah khusus supaya EBT juga berkembang di Jawa," ungkapnya.

Sementara, untuk EBT jenis panasbumi dan sampah tidak berlaku pada harga listrik BPP regional 85% tersebut. Sebab, energi panas bumi dan sampah butuh dana investasi besar dan risiko bisnisnya tinggi.

"Untuk pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dan pembangkit listrik panasbumi (PLTP), harga BPP-nya lebih dari 85% BPP regional. Karena resiko yang tinggi menjadi kendala utamanya dan pemerintah menyadari itu," tandasnya. (RG)

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button