NEWS Figure PROFILE
Trending

DEN: Perlu Konsep Capai Net Zero Emission

Listrik Indonesia | Negara-negara di dunia telah sepakat untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) di masa mendatang. Indonesia sendiri menargetkan 2060 atau paling cepat 2045 mencapai NZE, tentu ini menjadi pekerjaan rumah yang tak rigan untuk mencapai target tersebut.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Herman Darnel Ibrahim menyoroti peningkatan energi terbarukan untuk mencapai NZE, khususnya di sektor ketenagalistrikan. Ia mengatakan, dalam mencapai NZE tidak bisa lepa dari utilitas PT PLN (Persero). Menurut Pria yang akrab disapa HDI ini, dengan begitu perlu beberapa konsep agar NZE cepat tercapai.

Ia menguaraikan, masuknya PLTS Atap on grid ke depan harus terencana atau ditentukan kuotanya per area atau sistem. Rencana tersebut arus dimasukan ke dalam RUPTL PLN. Dengan demikian, kata HDI, jumlah PLTS Atap  jumlahnya terkendali dan tidak lagi menjadi risiko pasar dan isu operasi bagi utilitas PLN.

“Jadi tidak ada alasan bagi utilitas untuk tidak memenuhinya. Dengan konsep ini pembelian listrik PLTS Atap dilayani dengan first come first serve (FCFS) dan ditutup saat kuota tercapai,” ujar Pria yang juga menjadi Ketua Dewan Pakar Listrik Indonesia.

Selain itu, menurut HDI Sistem net metering sekarang memiliki kelemahan, pertama jumlah energi bersih yang diproduksi oleh pelanggan tidak tercatat karena tak ada ketentuan untuk pelaporan. Kedua tidak menjadi kredit karbon bagi utilitas. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan sistem seperti Feed in Tariff (FiT), [meter beli dan jual] yang produksi PLTS dibeli oleh utilitas, dan walau dengan harga  ekspor 1 : 1, Utilitas masih mendapat manfaat karbon kredit.

“Kebijakan Energi Nasional (KEN) Pasal 20 butir 4 sudah mengarahkan Penerapan FiT untuk energi terbarukan,”tuturnya.

Konsep selanjutnya, untuk memperkecil risiko pasar atau over capacity  utilitas PLN yang akan berakibat high cost . Maka semua rencana pembangunan pembangkit di luar Utilitas oleh Wilus, Power wheling ET, dan PLTS Atap perlu terencana. Konsekuensi adanya Wilus dan power wheling memerlukan Centralised planning.

“Jadi Utility lebih terproteksi dari risiko pasar,”katanya.

Dengan program transisi  energi menuju NZE salah satu kebijakan yang perlu diterapkan adalah menerapkan kuota bauran ET atau emisi CO2 per MWh dalam produksi listrik utilitas PLN dan Wilus. Jika ini diberlalukan akan ada kebutuhan utilitas untuk membeli lustrik ET seperti dari PLTS Atap pada harga pasar yang bisa disediakan. Dengan belum adanya target emisi ini praktis tidak ada “tekanan” yang membuat utilitas perlu membeli listrik ET untuk memenuhi kuotanya.

 RUPTL PLN 2021-2030 dipopulerkan Pemerintah dengan sebutan RUPTL hijau, karena jumlah kapasitas pembangkit ET-nya lebih 50%. Umumnya CF pembangkit ET lebih rendah dari pada pembangkit fosil (CF PLTA hanya 40-50% dan CF PLTS  hanya 15-20%). Jika  dihitung energi listrik pembangkit ET yang dalam RUPTL lebih 50%,  tidak lebih dari 40%. Pengukuran seberapa hijau sebuah rencana  indikator yang lebih pas adalah junlah produksi  GWh listrik ET-nya.

“Untuk adaptasi mencapai NZE seyogyanya kedepan porsi ET harus lebih besar dari pada porsi fosil dan itu perlu berlansung sampai Peak Emission,”pungkasnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button