Listrik Indonesia | Dewan Energi Nasional (DEN) baru-baru ini mengadakan diskusi kelompok fokus untuk membahas penyiapan kajian potensi lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Diskusi ini menjadi langkah penting dalam menyusun naskah akademis Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik Berbasis Energi Nuklir.
Anggota DEN, Agus Puji Prasetyono, mengungkapkan bahwa dalam pembaruan Kebijakan Energi Nasional, PLTN diharapkan dapat berkontribusi secara bertahap, mulai dari 0,25 GW pada tahun 2032 hingga 45 GW (skenario rendah) atau 54 GW (skenario tinggi) pada tahun 2060. Namun, ada tiga kriteria persyaratan pembangunan fase pertama PLTN yang saat ini belum terpenuhi, yaitu posisi nasional, pembentukan Komite Pelaksana Program Energi Nuklir (KPPEN), dan keterlibatan pemangku kepentingan.
Agus menjelaskan pentingnya pembentukan KPPEN, karena pengembangan PLTN membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 10 hingga 15 tahun. Untuk mempercepat pembangunan PLTN, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Sekretariat Jenderal DEN, Yunus Saefulhak, memaparkan draf Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang KPPEN dan mengusulkan pembentukan Tim Percepatan Pembangunan PLTN yang kuat jika tidak memungkinkan membentuk organisasi NEPIO.
Mengenai potensi lokasi pembangunan PLTN, Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama BRIN, Suparman, menyampaikan bahwa terdapat 28 wilayah potensial dengan proyeksi total kapasitas sekitar 70 GW hingga tahun 2060, dengan Kalimantan Barat memiliki potensi wilayah terbanyak. Pemilihan lokasi dipertimbangkan dengan berbagai kriteria, termasuk tingkat gempa, keamanan dari bahaya gunung api, dan jarak dari patahan/segar aktif.
Suparman menambahkan bahwa PLTN pertama diusulkan untuk dibangun di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dengan menggunakan teknologi small modular reactor (SMR). Di masa depan, rencananya akan dibangun PLTN berukuran besar, serta micro reactor sebagai pengganti biodiesel untuk daerah terpencil.
Namun, para ahli di diskusi ini juga memberikan masukan penting. Sugeng Triyono dari PT Indonesia Power mengusulkan agar PLTN pertama dibangun di Pulau Semesak, Kabupaten Bengkayang, dengan mempertimbangkan aspek sosial, keamanan, dan geologi. Sementara itu, As Natio Lasman dari DEN menekankan pentingnya aspek keselamatan dan keamanan PLTN, serta manfaatnya bagi masyarakat sekitar pembangkit. Yusra Khan, juga dari DEN, menyampaikan potensi kendala yang mungkin muncul terkait dengan negara tetangga.
Diskusi ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam merencanakan pembangunan PLTN di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan dan potensi risiko, DEN dan pemangku kepentingan lainnya terus bekerja sama untuk memastikan bahwa PLTN dapat menjadi sumber energi yang aman, efisien, dan berkelanjutan bagi negara ini.
GoogleNews
