Listrik Indonesia | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, memiliki target agar salah satu program dari Just Energy Transition Partnership (JETP) dapat terealisasi secepatnya pada akhir tahun ini.
Arifin menjelaskan bahwa pemerintah saat ini aktif berkomunikasi dengan beberapa negara anggota Uni Eropa, salah satunya Belanda, untuk mendorong komitmen pendanaan dalam transisi energi yang ekonomis dari JETP.
“Memang beberapa negara Uni Eropa tergabung di dalam JETP, kita target paling tidak akhir tahun ini ada satu program yang bisa jalan,” kata Arifin saat ditemui selepas agenda Renewable Energy and Climate Summit Indonesia-The Netherlands di Jakarta, Senin (9/10/2023).
Namun, Arifin tidak memberikan rincian terperinci tentang program spesifik yang mungkin akan dilaksanakan pada akhir tahun ini melalui JETP. Dia lebih fokus pada upaya untuk mendapatkan bantuan dana dari program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.
“JETP itu kan mengenai pensiun dini PLTU,” kata dia.
Dia juga mengapresiasi komitmen Belanda dalam mendukung transisi energi di Indonesia dan berharap bahwa Belanda akan berperan dalam menggerakkan pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah dari negara-negara dan lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam JETP.
“Indonesia sangat mengapresiasi bantuan Belanda lewat kolaborasi bersama di JETP untuk mengakselerasi pembangkit EBT dan dekarbonisasi di Indonesia,” kata dia.
Sebagai informasi, JETP berkomitmen untuk menyediakan dana sekitar US$20 miliar selama 3 hingga 5 tahun mendatang untuk mendukung pendanaan transisi energi di Indonesia. Dana ini akan berasal dari pendanaan publik dan swasta, yang akan dikoordinasikan oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang terdiri dari Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.
Kemitraan JETP yang dipimpin oleh AS dan Jepang melibatkan negara anggota G7 seperti Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, serta Norwegia dan Denmark. Perjanjian ini diinisiasi pada November 2022 selama KTT G20 di Bali dan Sekretariat JETP dibentuk pada Februari 2023. Meskipun terjadi penundaan dalam rilis rencana investasi JETP, pemerintah kini membahas kemungkinan realisasi program tersebut.
Sebelumnya, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto, menyatakan bahwa negara-negara Barat belum sepenuhnya siap untuk mendukung pensiun dini PLTU batu bara di Indonesia. Tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai rencana tersebut, sehingga memperlambat upaya pengurangan emisi dari PLTU di Indonesia.
"Selama diskusi terlihat sangat jelas bahwa mereka tidak bersemangat memberikan pembiayaan untuk pensiun dini," kata Septian, seperti dikutip dari Reuters, Senin (25/9/2023).
Koalisi negara-negara Barat yang ingin menyediakan dana sekitar US$20 miliar untuk membantu Indonesia dalam dekarbonisasi lebih tertarik untuk mendanai proyek energi terbarukan yang memiliki potensi komersial. Hal ini berbeda dengan pandangan Seto, yang menganggap bahwa pendanaan proyek-proyek energi terbarukan mungkin tidak dibutuhkan.
"Kami punya kelebihan listrik. Jadi kalau kami terus menambahkan energi terbarukan, itu akan berdampak pada anggaran kami,” kata Seto di sela-sela konferensi industri Coaltrans.
Seto juga menyatakan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk membiayai sendiri proyek energi terbarukan jika dibutuhkan.
"Tuntutan kami sangat jelas, yaitu penghentian dini pembangkit listrik tenaga batu bara dan pembangunan jaringan listrik pintar [smart grid]," katanya.
Indonesia saat ini masih dalam tahap diskusi untuk mencari pendanaan bagi jaringan listrik pintar dalam kerangka JETP.
GoogleNews
