Listrik Indonesia | Indonesia terus berkomitmen dalam mengejar target net zero emission (NZE) di 2060 atau lebih cepat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah guna mewujudkan ambisi tersebut melalui transisi energi. Lantas seberapa besar langkah transisi
Satya Widya Yudha, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Republik Indonesia, mengatakan, dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang saat ini sedang diperbaharui atau direvisi memilik targer 2025 dan 2050. “Dalam KEN yang baru nanti, akan memiliki target 2030 dan 2060 untuk Nationally Determined Contributions (NDC) yang berisi target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK),” ucap Satya, di sela-sela gelaran Energy Transition Converence & Exhibition (ETCE) 2023, yang digelar DEN RI, mulai 18-20 Oktober 2023, di Hotel Bidakara Jakarta.
Dia menambahkan, NDC Indonesia di targetkan dicapai pada 2030 dan NZE dicapai di 2060. “Di dalam KEN yang baru, target pencapaian penurunan emisi ditandai dengan pengurangan emisi pada 2030 dan 2060. Sementara yang lama ditaergetkan di 2025 dan 2050. Ini merupakan perbedaan yang ada,” kata Satya.
Lebih lanjut Satya mengatakan, di dalam KEN yang baru diharapkan Indonesia menjadi negara maju di 2045. “Mengenai phase-out PLTU bebasis batubara, pemeritah telah menginisiasi adanya kolaborasi melalui Just Energy Transition Partnership (JETP). “Dengan bantuan keuangan dan pendanaan melalui JETP dalam mengakselerasi percepatan pensiun dini PLTU. Kita serahkan dalam mekanisme tersebut,” jelas dia.
Menurut dia, beberapa teknologi dapat digunakan, seperti co-firing untuk PLTU yang akan secara signifikan akan mengurangi emsisi karbon. “Akselerasi pensiunan dini PLTU batubara tetap kita tunggu melalui komitmen internasional untuk menjamin keuangan agar akselerasi pensiunan dini PLTU dapat terjadi. Jika komitmen internasional tidak terjadi maka tidak dapat mengakselerasinya dan kembali mengambil cara pensiunan normal,” terang Satya.
Satya menambahkan, Kementerian Keuangan menggunakan Energy Transition Mechanism (ETM). “ETM juga diharapkan dapat mengakselerasi mekanisme pensiunan dini PLTU. Dalam perkembangan terakhir, juga dimasukan ke dalam JETP. Kita menunggu pelaksanaannya menjadi aksi nyata dari negara-negara maju untuk membantu Indonesia mengakselerasi hal ini,” terang Satya.
Menurut dia, pensiunan dini PLTU memiliki konsekuensi keuangan yang tidak mudah bagi Indonesia. “Kita tetap menjaga kontrak dengan IPP yang sudah ada. Jika pensiunan dini PLTU secara normal maka scenario PLN yang akan dijalankan dengan target hingga 2040. jadi inisiatif semacam ini yang dpaat kita harapkan ke depan di Indonesia dalam mengakselerasi transisi energi,” tegas Satya. (***)
GoogleNews
