Listrik Indonesia | PT Thorcon Power Indonesia (Thorcon) mentargetkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berbahan thorium di Pulau Gelasa, Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung dapat beroperasi di 2030. Untuk mendukung hadirnya PLTN TMSR500 atau PLN Merah-Putuh ini, PT Thorcon perlunya payung hukum atas keberlangsungan proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) menjelang pergantian pemerintahan 2024 mendatang.
Bob Effendi, Chief Operating Officer PT ThorCon Power Indonesia, menyatakan, Thorcon berharap agar Dewan Energi Nasional (DEN) bisa turut berperan mengawal agar proyek PLTN Thorcon bisa tetap berjalan di bawah pemerintahan baru. “Tentunya kita menaruh harapan besar kepada DEN yang bisa mengawal ini sehingga anggaplah sesuatu yang udah berjalan ini kalau tiba-tiba ada pemerintahan baru ini enggak dibubarinlah,” ujar Bob, dalam press conference dalam acara FGD: Persiapan Pembangunan PLTN ThorconTMSR 500, di Tangerang, Rabu (25/10/2023).
Untuk menyukseskan proyek Thorcon Molten Salt Reactor 500 MW (TMSR500), Thorcon tengah menyelesaikan sejumlah persiapan, diantaranya perizinan, tapak, Engineering, procurement, and construction (EPC), dan dukungan payung hukum. “Kami berharap DEN bisa memberikan payung hukum tersebut, seperti peraturan presiden (Perpres) dan sebagainya,” ujar Bob.
Untuk itu, lanjut dia, saat ini Thorcon sedang mempersiapkan proposal untuk mengajukan proyek TMSR500 menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). “Inilah kita bisa berharap proposal ini bisa segera dimasukkan yang kita targetkan mungkin 3-4 bulan kita bisa selesaikan,” tegas Bob.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Pemangku Kepentingan DEN, Agus Puji Prasetyono, mengatakan, penggunaan PLTN menjadi keharusan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. “Indonesia berpotensi kekurangan energi hingga 8 gigawatt (GW) di 2040 sejalan dengan program phasing out pada sumber-sumber energi kotor,” kata Agus.
Dia melanjutkan, oleh sebab itu, kebutuhan energi yang lebih bersih akan muncul untuk mengisi kekosongan energi yang andal, kuat, volatilitas rendah, serta stabil di berbagai kondisi cuaca. “Itulah yang kita harapkan dari PLTN ini, karena geothermal dan hidro itu sudah tidak akan cukup lagi untuk memenuhi,” terang Agus.
Saat ini, DEN tengah mengkaji kemungkinan untuk mengusulkan agar proyek PLTN Thorcon di Pulau Gelasa dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN). “Karena itulah dalam waktu dekat ini Thorcon diharapkan bisa membuat proposal, terus kemudian nanti DEN membuat surat untuk dipertimbangkan,” kata Agus.
Selanjutnya, Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir Bapeten Haendra Subekti, mengatakan, kami sebagai Bapeten yang berafiliasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekali regulator melakukan pengawasan mulai dari perizinan dan melakukan inspeksi yang berada di sisi pemerintah. “Tentu saja, jika DEN sudah memndorong adanya opsi PLTN, khususnya di 2030, kami akan ikut mendorong cita-cita tersebut. Tentu saja untuk mewujudkan cita-cita hadirnya PLTN membutuhkan perizinan yang membutuhkan persiapan,” ujar Haendra.
Dia menambahkan, persiapan tersebut diinisiasi oleh Thorcon untuk melakukan konsultasi 3S (safety, security, and safeguards). “Safety terkait aspek bahaya nuklir dan radiasi. Securty terkait dengan aspek sabotase atau pencurian bahan nuklir. Dan terakhir safeguards terkait dengan penggunaan bahan nuklir yang digunakan tidak disalahgunakan. Ini menjadi standar internasional. Jadi aspek pentingnya adalah persiapan,” jelas Haendra.
Dalam rencananya, Thorcon dalam proyek TMSR500 melakukan pemotongan baja pertama (first cutting steel) TMSR dapat dilakukan di tahun 2024. “Tahapan itu akan dilanjut dengan pengerjaan konstruksi di tahun 2025 di Pulau Gelasa, dengan harapan izin tapak sudah bisa didapat sebelumnya dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Lalu kita targetkan 2027 PLTN-nya sudah sampai di Pulau Gelasa. Harapan Thorcon, izin operasi dari Bapeten bisa terbit di tahun 2029, sehingga pengoperasian komersial di tahun 2030,” imbuh Bob. (*)
GoogleNews
.jpg)
