LISTRIK INDONESIA | Chief Commercial Officer SUN Energy, Dion Jefferson menyoroti kurangnya kepastian aturan investasi dan pengembangan panel surya di Indonesia. Menurutnya, pelaku industri panel surya masih belum memiliki aturan main yang jelas karena revisi kebijakan yang berlarut-larut. Dion mendesak agar revisi Permen 26/2021 segera difinalisasi dan diimplementasikan untuk memberikan kepastian aturan main PLTS di Indonesia. Hal tersebut ia katakan, Minggu (12/11/2023).
“Segera memfinalisasi revisi Permen 26/2021 dan diimplementasikan saja. Supaya pelaku industri dan pelanggan mendapat kepastian aturan main PLTS di Indonesia,” katanya.
Dion juga menekankan perlunya percepatan lelang proyek-proyek transisi energi, seperti Hijaunesia 2023 dan program dedieselisasi, yang belum selesai hingga akhir tahun ini.
Menurutnya, molornya lelang dari dua program inisiatif PLN menjadi salah satu faktor stagnannya upaya peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di dalam sistem kelistrikan nasional.
“Kelihatannya memang sinkronisasi atau harmonisasi ESDM dan PLN sepanjang 2022-2023 ini menjadi salah satu penyebabnya,” ujarnya.
Ketua Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (Apamsi), Linus Andor Mulana Sijabat, juga menilai bahwa PLN belum sepenuhnya berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas terpasang panel surya dalam sistem kelistrikan nasional. Hal tersebut ia katakan, Minggu (12/11/2023).
Linus menyatakan bahwa kapasitas terpasang panel surya nasional tidak banyak berubah sejak 2012, terutama dengan adanya situasi kelebihan pasokan listrik dari program 35.000 megawatt (MW) pembangkit batu bara dan gas.
“PLN willingness-nya kurang, alasannya banyak itu kan karena oversupply lah, segala macam,” katanya.
Linus mengusulkan agar PLN membuka kuota listrik panel surya dari konsumen residensial atau rumah tangga untuk mempercepat kapasitas terpasang yang saat ini stagnan.
Dia menyoroti pentingnya memberikan akses yang lebih leluasa untuk pengembangan panel surya residensial, yang dapat mengerek investasi serta kapasitas terpasang ke dalam sistem PLN.
“Kenapa sih ga langsung saja buka kuota ke rooftop, buka kuota rooftop ke masyarakat kan masyarakat bisa ramai-ramai pasang,” pungkasnya.
GoogleNews
