Listrik Indonesia | Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengeluarkan kritik tentang bantuan dari negara-negara maju ke negara berkembang untuk beralih ke energi bersih. Jokowi mengatakan bahwa sebagian besar bantuan yang dijanjikan seperti pinjaman dari bank biasa. Padahal, seharusnya bantuan tersebut berupa hibah atau bantuan produktif, bukan utang yang hanya menambah masalah bagi negara berkembang dan miskin. Hal tersebut ia ungkapkan dalam kuliah umum di Stanford University, Amerika Serikat, Kamis (16/11/2023).
"Kita tahu semuanya sampai saat ini yang namanya pendanaan iklim masih business as usual, masih seperti commercial banks. Padahal harusnya bentuknya konstruktif tidak dalam bentuk utang yang hanya menambah beban negara berkembang dan miskin," kritiknya.
Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa di tengah krisis perubahan iklim, transisi energi menjadi isu mendesak, dan pertanyaan mendasar adalah sejauh mana negara-negara di dunia memiliki komitmen untuk bertanggung jawab dan berperan aktif.
Jokowi menyampaikan bahwa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, membutuhkan bantuan besar dan teknologi dari negara maju untuk melakukan transisi energi. Meskipun Indonesia sudah menurunkan emisi tanpa bantuan, bantuan masih sangat diperlukan.
"Karena memang kita butuh investasi besar serta transfer teknologi dan kolaborasi ini lah yang jadi tantangan dan sering sulitkan negara berkembang," ujarnya.
Indonesia memastikan komitmennya untuk melakukan transisi energi. Jokowi juga menyampaikan transisi energi akan diupayakan untuk bisa menghasilkan energi yang terjangkau oleh masyarakat.
"Untuk Indonesia, tak perlu ragu dan tak perlu dipertanyakan komitmen kami, Indonesia walk the talks, not talk the talks," katanya.
Ia menyatakan bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmennya dengan menurunkan emisi sebesar 91,5 juta ton tanpa bantuan pendanaan dari negara maju.
Pada tahun 2022, laju deforestasi berhasil ditekan hingga 104 ribu hektare, sementara kawasan hutan direhabilitasi seluas 77 ribu hektare, dan hutan bakau direstorasi seluas 34 ribu hektare dalam waktu setahun.
Meskipun demikian, Jokowi menyoroti bahwa pendanaan dan transfer teknologi tetap menjadi tantangan besar dalam setiap pertemuan dengan investor, baik dari Indonesia maupun negara berkembang lainnya.
GoogleNews
