Nasib Program Bantuan Dana Transisi Energi Pasca “Disemprot” Jokowi

Nasib Program Bantuan Dana Transisi Energi Pasca “Disemprot” Jokowi
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa di tengah krisis perubahan iklim, transisi energi menjadi isu mendesak, dan pertanyaan mendasar adalah sejauh mana negara-negara di dunia memiliki komitmen untuk bertanggung jawab.

Listrik Indonesia | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengonfirmasi bahwa Indonesia akan tetap menerima pendanaan dari Just Energy Transition Partnership (JETP). Hal tersebut ia ungkapkan di Kementerian ESDM, Jumat (17/11/2023).

"Jadi (JETP danai transisi energi Indonesia). Cuma kan kita minta 5 program. Early retirement, transmission, baseload renewable, kemudian renewable yang tidak base load, dan ekosistemnya. Nanti kita gali lagi itu, terutama transmisi yang harus kita sempurnakan," ungkapnya.

Arifin menjelaskan bahwa meskipun ada persyaratan tertentu, pendanaan tersebut sangat diperlukan untuk mendukung transisi energi di Indonesia.

"Dananya sih ada, cuma kan ya hampir sama seperti dana komersial. Jadi, persyaratan memang. Kemarin juga dipertanyakan oleh Pak Presiden (Jokowi) ke Pak Biden (Presiden AS) bahwa harus ada sumber dana yang beban bunganya memudahkan, tidak seperti commercial financing," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kritik tentang bantuan dari negara-negara maju ke negara berkembang untuk beralih ke energi bersih. Jokowi mengatakan bahwa sebagian besar bantuan yang dijanjikan seperti pinjaman dari bank biasa. Padahal, seharusnya bantuan tersebut berupa hibah atau bantuan produktif, bukan utang yang hanya menambah masalah bagi negara berkembang dan miskin. Hal tersebut ia ungkapkan dalam kuliah umum di Stanford University, Amerika Serikat, Kamis (16/11/2023).

"Kita tahu semuanya sampai saat ini yang namanya pendanaan iklim masih business as usual, masih seperti commercial banks. Padahal harusnya bentuknya konstruktif tidak dalam bentuk utang yang hanya menambah beban negara berkembang dan miskin," kritiknya.

Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa di tengah krisis perubahan iklim, transisi energi menjadi isu mendesak, dan pertanyaan mendasar adalah sejauh mana negara-negara di dunia memiliki komitmen untuk bertanggung jawab dan berperan aktif.

Jokowi menyampaikan bahwa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, membutuhkan bantuan besar dan teknologi dari negara maju untuk melakukan transisi energi. Meskipun Indonesia sudah menurunkan emisi tanpa bantuan, bantuan masih sangat diperlukan.

"Karena memang kita butuh investasi besar serta transfer teknologi dan kolaborasi ini lah yang jadi tantangan dan sering sulitkan negara berkembang," ujarnya.

Ikuti ListrikIndonesia di GoogleNews

#EBT

Index

Berita Lainnya

Index