Listrik Indonesia | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), Siti Nurbaya Bakar menyampaikan hasil yang dicapai oleh Indonesia mencerminkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam bidang iklim yang didasarkan pada contoh nyata, bukan hanya klaim, janji, atau komitmen di atas kertas. Hal tersebut ia ungkapkan saat membuka Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2023 (COP28) di Expo City, Dubai, Uni Emirat Arab, Kamis (30/11/2023).
"Untuk mencapai tujuan ini, Presiden Joko Widodo, secara konsisten menekankan pentingnya mewujudkan janji US$ 100 miliar yang dibuat oleh negara-negara maju (kepada negara-negara berkembang), yang masih belum pasti hingga COP28. Pemenuhan janji ini sangatlah penting, terutama untuk transisi energi dan aksi iklim besar lainnya," katanya.
Pada masa Presidensi G20 November 2022, Indonesia bersama International Partner Group (IPG) telah menginisiasi perjanjian internasional (tidak mengikat) tentang Kemitraan Transisi Energi yang Berkeadilan. IPG, yang dipimpin oleh AS dan Jepang, melibatkan anggota seperti Kanada, Denmark, Uni Eropa, Perancis, Italia, Norwegia, dan Inggris.
Menteri Siti Nurbaya juga membahas implementasi Joint Energy Transition Partnership (JETP) yang memproyeksikan sekitar US$ 20 miliar kemitraan publik-swasta dengan pendanaan investasi campuran khususnya untuk mempercepat dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan dengan cara:
a. Mencapai puncak emisi di sektor ketenagalistrikan pada tahun 2030;
b. Mempercepat pencapaian emisi maksimum 290 Mton CO2 pada tahun 2030 yang berarti lebih banyak ambisi
c. Mencapai emisi nol bersih pada sektor ketenagalistrikan pada tahun 2050 dan;
d. Mempercepat energi terbarukan setidaknya 34% dari total sumber daya energi pada tahun 2030.
Menteri Siti Nurbaya juga menyoroti mobilisasi keuangan yang sedang berlangsung selama tiga sampai lima tahun, dengan memperkenalkan Indonesia Country Platform sebagai mekanisme keuangan untuk pensiun dini pembangkit listrik tenaga batubara (PLTU) dan untuk investasi baru pada energi terbarukan.
"Mobilisasi keuangan kini sedang berlangsung selama tiga sampai lima tahun dengan memperkenalkan Indonesia Country Platform sebagai mekanisme keuangan untuk pensiun dini pembangkit listrik tenaga batubara atau PLTU dan untuk investasi baru pada energi terbarukan," ujarnya.
"Pembahasan mengenai energi akan menjadi penting dan menarik setelahnya, begitu juga dengan sampah dan ekonomi sirkular, yang semuanya melibatkan partisipasi masyarakat, swasta, CSO dan akar rumput," tambahnya.
GoogleNews
