Jokowi Setujui Revisi Aturan PLTS Atap, Dua Poin Penting Ini Jadi Sorotan

Jokowi Setujui Revisi Aturan PLTS Atap, Dua Poin Penting Ini Jadi Sorotan
PLTS atap menggunakan energi matahari sebagai sumber daya utama untuk menghasilkan listrik, yang merupakan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan.

Listrik Indonesia | Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna mengumumkan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah menyetujui revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum. Hal tersebut ia ungkapkan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa (06/02/2024).

"Sudah di-approve Presiden (Jokowi), sudah ditandatangani Pak Menteri (ESDM Arifin Tasrif) sekarang tinggal proses perundangan saja," ungkapnya.

Terdapat dua poin penting dalam revisi tersebut, yaitu mengenai kegiatan ekspor-impor listrik dan mengenai Biaya Pokok Produksi (BPP).

1. Aturan ekspor-impor listrik

Aturan mengenai Ekspor-impor listrik akan dihapuskan. Artinya, listrik yang dihasilkan oleh PLTS atap hanya bisa digunakan oleh masyarakat yang memasangnya.

Feby menegaskan bahwa jika terjadi kelebihan listrik yang dihasilkan oleh PLTS atap, masyarakat tidak bisa mengirimkannya kembali ke sistem PLN. 

"Berapa yang dipasang didorong untuk dimanfaatkan untuk penggunaan sendiri, untuk penggunaan kebutuhan dari konsumen, ekspor-impornya ditiadakan. Artinya kalau konsumen itu ada mengirim ke PLN, ke grid tidak akan dikompensasi sebagai penurun biaya rekening," katanya.

Kapasitas listrik yang dipasang disarankan disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, dengan kuota yang ditetapkan oleh PLN melalui persetujuan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ESDM dan Direktorat Jenderal EBTKE ESDM untuk setiap wilayah.

"Konsumen memasang (PLTS atap) sesuai dengan kebutuhannya. Nanti akan disesuaikan dengan kuota PLN akan mengeluarkan kuotanya ditetapkan dengan Dirjen Gatrik setelah direview oleh Ditjen EBTKE," jelasnya.

Langkah penghapusan kegiatan ekspor-impor listrik ini didasarkan pada kondisi PLN yang mengalami over supply, terutama di Pulau Jawa.

"Kita konsennya sekarang karena memang PLN oversupply ya, jadi PLTS atap ini untuk penggunaan sendiri, jadi semaksimal kapasitas yang dipasang itu nantinya akan dipakai untuk konsumen itu sendiri," ujarnya.

 2. Ketentuan BPP

Dalam revisi ini juga diatur mengenai Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik dari PLN. Jika terjadi kenaikan BPP, maka biayanya akan ditanggung oleh negara sesuai dengan peraturan perundangan.

"Di Permen-nya sudah disebutkan bahwa kalau misalnya nanti ada kenaikan BPP dari PLN itu nanti akan dibebankan ke negara sesuai dengan peraturan perundangan," tambahnya.

Meskipun terdapat kendala terkait dengan aspek beban subsidi, Feby menyatakan bahwa hal ini sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian ESDM. 

"Nanti teman teman DJK (Ditjen Ketenagalistrikan) yang melihatnya ya, itu bentuknya apakah nanti kompensasi atau apa, tapi ini sudah diatur di peraturan harga," pungkasnya.

Ikuti ListrikIndonesia di GoogleNews

#Kementerian ESDM

Index

Berita Lainnya

Index