Listrik Indonesia | Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif mengumumkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif fiskal dan non fiskal bagi perusahaan batu bara yang akan menjalankan program hilirisasi batu bara di Indonesia. Hal tersebut ia ungkapkan dalam sebuah acara seminar di Jakarta pada Minggu (17/03/2024).
"Jadi pertanyaan berikutnya, apa dukungan pemerintah terhadap percepatan hilirisasi batu bara? Ada insentif fiskal dan non fiskal," ungkapnya.
Dalam penjelasannya, Irwandy menyebutkan bahwa insentif fiskal termasuk tarif royalti batu bara khusus untuk gasifikasi batu bara yang dapat mencapai 0%. Hal ini didasarkan pada berbagai regulasi, seperti Undang-undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2021, dan Peraturan Menteri ESDM.
"Fiskal, royalti bisa sampai 0% kalau hilirisasi (batu bara)," jelasnya.
Selain itu, Irwandy juga mengungkapkan adanya kebijakan harga batu bara khusus untuk proyek hilirisasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Untuk mendukung kegiatan hilirisasi batu bara di sekitar area tambang, konsep 'cost + margin' akan diterapkan, dengan harga khusus yang ditentukan untuk setiap proyek hilirisasi batu bara.
"DMO yang akan dipakai untuk gasifikasi dan sebagainya," katanya.
Pemerintah juga menawarkan jaminan pasokan batu bara untuk proyek hilirisasi agar terus tersedia.
"Jaminan pasokan batu bara dari pemerintah," tambahnya.
Irwandy menekankan bahwa langkah-langkah ini diambil pemerintah untuk memastikan kelancaran proyek hilirisasi batu bara di Indonesia.
Detail-detail lebih lanjut terkait insentif-insentif tersebut sedang dipertimbangkan oleh pemerintah untuk memastikan keberhasilan program hilirisasi batu bara di masa depan.
"Ini secara garis besar, detailnya sedang dipikirkan pemerintah agar hilirisasi (batu bara) bisa jalan," pungkasnya.
GoogleNews
