Listrik Indonesia | Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif menyoroti tantangan dalam hilirisasi batu bara akibat terbatasnya teknologi. Hal tersebut ia ungkapkan dalam acara Seminar Energy for Prosperity, di Hotel Aryaduta, Jakarta, dikutip Senin (18/3/2024).
"Peningkatan nilai tambah ini masih berat. Begitu bicara ke nilai tambah, maka seluruh proses nilai tambah yang ada di Indonesia, ada kelemahan besar, kita tidak punya teknologi, kita membayar terlalu mahal," ungkapnya.
Bahkan perusahaan batu bara dalam negeri seperti PT Kaltim Prima Coal dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menghadapi hambatan dalam hilirisasi batu bara karena keterbatasan teknologi, di mana perusahaan Amerika Serikat, Air Products, mundur dari proyek hilirisasi mereka.
"Air Products mundur kerjasama PTBA dengan KPC produksi metanol juga mundur. KPC switch jadi ammonia, PTBA cari mitra baru," jelasnya.
Irwandy menekankan bahwa situasi ini menyoroti tantangan utama hilirisasi batu bara di dalam negeri, yaitu keterbatasan teknologi.
Dia juga mencatat tantangan serupa untuk komoditas pertambangan lainnya dalam hilirisasi karena kesulitan teknologi. sementara itu, menggunakan teknologi asing membutuhkan investasi yang besar.
"Misalnya nikel semua dari luar negeri teknologinya, 90% RKEF dari China, HPAL juga dari sana untuk baterai. Pertama kali masuk di Indonesia tahun 70-an di INCO itu dari Kanada sampai sekarang dipakai, lalu ada dari Jepang. Tapi mereka kalah bersaing harga," jelasnya.
Dorongan Presiden Jokowi untuk hilirisasi batu bara mengalami hambatan, terutama dengan penarikan diri perusahaan petrokimia Amerika dan Air Products and Chemicals Inc dari dua proyek gasifikasi batu bara di Indonesia.
Jokowi menginginkan hilirisasi, karena dapat mengurangi impor Gas Petroleum Cair (LPG) nasional dan pada akhirnya menghemat cadangan devisa negara.
GoogleNews
.jpg)
