Listrik Indonesia | Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa rencana pemerintah untuk memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2025 masih memerlukan pertimbangan yang matang. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah keterangan tertulis di Jakarta pada Sabtu (01/06/2024).
"Soal harga BBM tiga aspek harus kita perhatikan. Pertama, adalah kemampuan atau daya beli masyarakat. Kedua, adalah kemampuan keuangan negara. Dan ketiga, jangan salah, kemampuan juga BUMN yang mendapat penugasan," ungkapnya.
Sugeng sepakat bahwa subsidi energi perlu dikurangi secara bertahap di masa depan. Namun, ia menekankan pentingnya pertimbangan yang matang sebelum mengambil langkah tersebut. Salah satu cara yang diusulkan untuk mengurangi subsidi adalah dengan memastikan penyalurannya tepat sasaran.
"Subsidi energi ini cepat atau lambat memang harus kita kurangi. Bukan dihapus. Mengurangi dengan cara apa? Dengan penyaluran BBM subsidinya tepat sasaran. Itu juga sudah mengurangi volume," jelasnya.
Ia menambahkan, ada banyak faktor yang menyebabkan besarnya subsidi BBM sehingga rencana pengurangan tersebut harus dipertimbangkan dengan cermat.
"Banyak faktor yang mempengaruhi bengkaknya subsidi BBM sehingga rencana itu masih perlu ditimbang, apakah akan sangat mempengaruhi beban keuangan negara ke depan atau tidak," ujarnya.
Saat ini, Indonesia tengah menghadapi double hit (pukulan ganda) akibat nilai tukar rupiah yang jatuh ke angka 16 ribuan terhadap dolar AS, serta meningkatnya nilai impor minyak mentah dan BBM sebagai dampak dari ketidakstabilan geopolitik global.
Di sisi lain, Sugeng juga mendesak Pertamina, sebagai BUMN yang ditugaskan dalam sektor migas untuk meningkatkan lifting atau produksi minyak siap pakai dalam negeri hingga melebihi angka 60 persen. Hal ini disebabkan target lifting migas sebesar 630 ribu barel per hari saat ini belum tercapai.
GoogleNews
