Listrik Indonesia | Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan bahwa Muhammadiyah belum memutuskan apakah akan menerima atau menolak konsesi tambang yang ditawarkan oleh pemerintah. Hal tersebut ia ungkapkan di Jakarta, Minggu (09/06/2024).
"Tidak akan tergesa-gesa dan mengukur diri agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara," ungkapnya.
Sebagai organisasi keagamaan Islam yang besar, Muhammadiyah akan mengkaji tawaran ini dari berbagai aspek dan sudut pandang yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan.
"Keputusan sepenuhnya berada di tangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis, tetapi melalui badan usaha disertai persyaratan yang harus dipenuhi," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan bahwa PBNU telah mengajukan izin usaha pertambangan khusus, namun tetap dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Hal tersebut ia ungkapkan dalam konferensi pers di Gedung lantai 1 Gedung PBNU, Kamis (06/06/2024).
"Jika NU diberi konsesi di tengah permukiman tentu saja kami tidak akan mau, atau dikasih konsesi yang di situ ada klaim hak ulayat, tentu tidak bisa, tentu kita tidak mau. Kita harus melihat dulu di mana tempatnya, konsesinya di mana," tuturnya.
Gus Yahya juga menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung gerakan-gerakan aktivis lingkungan.
“Konsesi SDA dan tambang tidak boleh jatuh kepada pribadi-pribadi," tegasnya.
GoogleNews
