Listrik Indonesia | Direktur Jenderal Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata bahwa PT Pertamina dan PT PLN menagih Kemenkeu perihal kompensasi energi senilai Rp 53,8 triliun per kuartal I-2024. Tagihan tersebut saat ini sedang diaudit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal tersebut ia ungkapkan saat konferensi pers APBN secara daring, Kamis (27/6/2024).
"Tagihan kompensasi ini totalnya dari PLN dan Pertamina Rp 53,8 triliun, tapi ini masih perlu diaudit," ujar Isa dalam konferensi pers daring mengenai APBN, Kamis (27/6/2024).
Isa menjelaskan bahwa hasil audit ini biasanya akan keluar dalam beberapa pekan ke depan. Namun, ia belum bisa memastikan tanggal pastinya hingga realisasi pembayarannya.
"Dan untuk kuartal II tentunya baru kita akan terima tagihannya mungkin sekitar akhir Juni atau awal Agustus. Jadi untuk 2024 ini kita belum membayarkan kuartal I ya karena memang prosesnya sedang berlangsung," katanya.
Meskipun demikian, Isa menegaskan bahwa setiap tagihan kompensasi dan subsidi energi pasti akan dilunasi oleh pemerintah kepada badan usaha penyalur. Sebagai contoh, kompensasi energi pada tahun 2023 yang totalnya mencapai Rp 201 triliun untuk Pertamina dan PLN telah dibayar lunas oleh pemerintah.
- Baca Juga Negosiasi Impor Energi Masih Buntu
"Subsidi dan kompensasi 2023 sudah lunas semua dibayar oleh pemerintah, kompensasinya totalnya adalah Rp 201 triliun untuk Pertamina dan PLN," ujarnya.
Berbeda dengan pembayaran kompensasi yang dilakukan setiap tiga bulan sekali setelah diaudit oleh APIP atau BPKP, subsidi energi dibayarkan setiap bulan secara langsung oleh pemerintah. Hingga Mei 2024, subsidi yang telah tersalurkan mencapai Rp 56,9 triliun.
"Karena subsidi biasanya dibayarkan setiap bulan tapi untuk kompensasi, kita bayarkan 3 bulan sekali setelah di audit oleh APIP ataupun oleh BPKP," pungkasnya.
GoogleNews
.jpg)
