Listrik Indonesia | Anggota DPR RI, Dyah Roro Esti, mengungkapkan bahwa ancaman dampak perubahan iklim merupakan isu yang mendesak dan harus segera dibahas. Pernyataan ini disampaikan pada acara ‘Mendukung Penguatan Pembiayaan Perubahan Iklim, dan Islamic Blended Finance dalam Pembangunan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau’ yang diadakan oleh Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI, Dikutip pada Selasa (09/07/2024).
Dyah Roro Esti menjelaskan bahwa kontribusi terhadap emisi karbon berasal dari berbagai sektor seperti energi, industri, limbah, dan perhutanan.
“Kita tahu ini bahwa kontributor terhadap emisi karbon kita itu banyak banget. Ada sektor energi, sektor industri, sektor limbah, sektor perhutanan. Jadi, banyak sekali peran sebetulnya yang dimiliki oleh lintas stakeholder, lintas kementerian, dan juga DPR untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan turunan atau kebijakan-kebijakan baru yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih hijau,” ungkapnya.
Menanggapi ancaman perubahan iklim, Dyah menekankan perlunya anggaran yang besar untuk fokus pada peluang dalam ekonomi hijau, salah satunya adalah penciptaan lapangan pekerjaan baru.
“Maka saya tadi menitikberatkan bahwa opportunity-nya itu banyak loh sebetulnya di sektor ini. Kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan itu bisa kurang lebih 4,4 juta lapangan pekerjaan. Kita bisa melibatkan perempuan, itu bisa kontribusi mereka terhadap sektor pekerjaan di lintas sektoral,” katanya.
Dyah juga menekankan perlunya tindakan cepat dalam menghadapi perubahan iklim untuk melindungi generasi mendatang. Jika tidak diatasi, generasi masa depan mungkin tidak dapat menikmati air bersih dan udara segar.
“Untuk bisa menjadi SDM yang global tentunya, kita butuh lingkungan yang juga bersih, udara yang bersih dan lain sebagainya,” jelasnya
Dalam upaya mendorong ekonomi hijau, Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) menggelar acara yang sama serta meluncurkan handbook berisi rekomendasi kebijakan untuk mendukung ekonomi hijau.
“Handbook ini ada policy recommendation dari Bukti Anggaran, terkhususnya yang disusun agar kami bisa sebarkan kepada anggota DPR lainnya, mengingat institusi ini bukan institusi personal. Kita harus bekerja sama lintas sektor, lintas fraksi, agar dapat menciptakan masa depan yang kita harapkan di Indonesia,” pungkasnya.